“Total target 'fee' Rp36,554 miliar setelah didiskusikan kita hanya diminta untuk Rp35 miliar,” ujar Matheus yang juga pernah menjabat sebagai PPK dalam proyek ini.
Ia pun merinci mengenai target yang dimaksud, yaitu pada tahap 1 targetnya Rp9,56 miliar, tahap 3 targetnya Rp6,413 miliar, tahap komunitas target-nya Rp7,35 miliar, tahap 5 targetnya Rp6,37 miliar dan tahap 6 target-nya Rp6,843 miliar. Fee operasional itu berasal dari pemotongan Rp10 ribu/paket bansos dengan total pengadaan bansos 1,9 juta paket per tahap dengan nilai paket adalah Rp300 ribu/paket.
Pada putaran pertama yaitu April-Juni 2020 ada 6 tahap pemberian bansos dengan pagu anggaran tahap 1 adalah Rp3,42 triliun. “Lalu pada bulan Juli setelah selesai periode 1 dilaporkan ke Pak Juliari di ruangan Pak Juliari,” pungkasnya.
Namun menurutnya banyak target yang belum terisi karena vendor banyak yang belum memberikan setoran. Yang pertama ada perusahaan-perusahaan yang rekomendasinya dari pejabat Kemensos sendiri sehingga ia tidak berani meminta dan memilih melaporkan kepada Pak Adi Wahyono. Lalu Adi sendiri lah yang meminta agar perusahaan-perusahaan tersebut untuk bisa memenuhi kewajibanmya.
Menurut Joko, percakapan itu terjadi di ruangan Juliari yang juga dihadiri langsung oleh Juliari bersama dengan Adi Wahyono dan Joko. “Pada Juli saya menghadap beliau Pak Juliari untuk menyampaikan laporan terkait penerimaan dan pengeluaran serta masih ada kurangnya dari target yang sudah disebutkan di awal, di Juli disampaikan pak Adi bahwa di putaran pertama kami hanya bisa berikan Rp11,2 miliar dan masih kurang sebanyak Rp24 miliar lagi,” terangnya.
Bahkan menurut Matheus, Juliari disebut mengubah pola kuota pengadaan bansos sembako COVID-19 pada tahap II yaitu Juli-Desember 2020 karena target "fee" tidak memuaskan. “Yang menyampaikan Pak Juliari katanya di putaran kedua ada perubahan pola, saya tidak disampaikan detail alasannya karena waktu itu yang mengkoordinasikan Pak Kukuh dan Pak Pepen serta pejabat Kemensos lainnya tapi dirasakan Pak Menteri (fee) kurang memuaskan,” ujarnya.
Perubahan pola yang dimaksud yaitu dari 1,9 juta paket per tahap, 1 juta paket dikoordinir oleh Pak Herman Hery, yang 400 ribu paket dikoordinir Pak Ihsan Yunus, 200 ribu paket oleh Pak Juliari sendiri dan 300 ribu istilahnya bina lingkungan. Herman Hery diketahui adalah Ketua Komisi III DPR dari fraksi PDI-Perjuangan, sedangkan Ihsan Yunus merupakan bekas Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang juga berasal dari fraksi PDI-Perjuangan.
Saat diperiksa di KPK, Herman membantah adanya keterlibatannya dalam perkara ini. Sementara Agustru Yogasmara yang disebut sebagai operator Ihsan Yunus yang pernah dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor juga membantah hal itu.