Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) angkatan ke-9 yang diselenggarakan oleh Hukumonline bekerja sama dengan Universitas YARSI dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) selesai digelar. Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Harlen Sinaga hadir sebagai pengisi materi terkait kode etik advokat.
Dilihat dari pengertiannya, kode etik adalah asas dan norma yang diterima sekelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Dari sudut filsafat, kode etik sebagai asas yang diwujudkan dalam norma yang diterima sekelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku karena norma itu diturunkan dari asas.
Demikian pula dengan advokat. UU No 8 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa Peradi menjadi satu-satunya wadah atau organisasi yang menaungi advokat. Dan sebagai organisasi, Harlen menjelaskan bahwa advokat memiliki kode etik yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota. Sejauh ini hanya ada satu kode etik advokat, yakni Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang disepakati oleh tujuh organisasi advokat sebagaimana diatur dalam sesuai pasal 33 UU Advokat.
Pasal tersebut mengatur KEAI sebagai berikut: “Kode etik dan ketentuan Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI),Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekukatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat Organisasi Advokat.”
Dengan demikian KEAI merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesi advokat. Hal tersebut betujuan untuk menjamin dan melindungi advokat dalam menjalankan profesinya dan pemberian jasa hukum yang bertanggung jawab sebagai profesi mulia dan luhur. (Baca: PKPA Hukumonline, Ada Materi Tambahan Cyber Law Hingga Kewajiban Probono bagi Advokat)
KEAI berlaku untuk seluruh advokat di Indonesia dan belum dilakukan perubahan. KEAI sebagai hukum substantif atau hukum materiil (substantive law), yang mengatur hak dan kewajiban atau apa yang boleh dan apa yang dilarang untuk dilakukan Advokat. KEAI juga berfungsi sebagai hukum ajektif atau hukum formil (adjective law), yang mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban atau mempertahankan hukum materiil.
Sebagai pedoman bagi advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KEAI mengatur kepribadian advokat. Dalam pasal2 KAEI disebutkan bahwa advokat adalah satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, menjunjung tinggi hukum, UUDRI, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.
“Pasal ini sangat penting karena dalam penelusuran saya ketika menjatuhkan putusan yang paling berat kepada seseorang, advokat sering kali mengambil ini sebagai patokannya. Satria jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran,” jelas Harlen.
Kelas terakhir PKPA online periode Agustus 2021 yang digelar Hukumonline bekerja sama dengan DPN PERADI dan FH Universitas Yarsi.
Advokat dapat menolak memberi nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan/bantuan hukum dengan pertimbangan tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya. Namun advokat tidak dapat menolak menangani perkara dengan alasan perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya. Dan tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.
“Tidak boleh membedakan agama, dalam menangani perkara tidak penah kita mengatakan suku dari mana, keturunan dari mana dan jenis kelamin, juga mengenai aliran yang mereka ambil. Ini bukan alasan advokat untuk menolak perkara. Advokat boleh menolak perkara jika menyangkut hati nurani,” tegas Harlen.
Kemudian dalam menjalankan profesinya advokat harus bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi masnusia dalam Negara Hukum Indonesia. Wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat. Wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.
Dalam KEAI, advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat; senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile). Dan dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, tetapi wajib mempertahankan hak dan martabat Advokat.
Dan hal terpenting, bila advokat diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara tidak dibenarkan untuk berpraktik sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.
“Anda (advokat) tidak boleh rangkap jabatan, dan tidak boleh aktif lagi sebagai advokat jika menjabat sebagai pejabat negara,” pungkasnya.