Bukan Ditunda, Walhi Desak Kenaikan Tiket Masuk Taman Nasional Komodo Dibatalkan
Terbaru

Bukan Ditunda, Walhi Desak Kenaikan Tiket Masuk Taman Nasional Komodo Dibatalkan

Pengelolaan pariwisata di Taman Nasional Komodo (TNK) harusnya berbasis masyarakat, bukan industri skala besar. Industri pariwisata skala besar mengancam habitat Komodo dan masyarakat lokal terutama masyarakat hukum adat Ata Modo.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit

Menurut Parid, konservasi tujuannya untuk melindungi ekosistem Komodo dan masyarakat lokal yang memang sudah bertempat tinggal di wilayah itu secara turun-temurun yakni masyarakat adat Ata Modo. Jauh sebelum ditetapkan sebagai wilayah konservasi masyarakat Ata Modo dan komodo hidup secara berdampingan. Bahkan hal itu diperkuat oleh legenda yang menyebut nenek moyang Ata Modo dan komodo dilahirkan dari rahim yang sama.

Jika mengusir masyarakat Ata Modo dari wilayahnya, berarti menghilangkan kebudayaan yang melekat dengan pulau Komodo. Oleh karena itu konservasi yang diusung untuk TNK menurut Parid harus memberikan ruang bagi masyarakat adat Ata Modo. Ironisnya selama ini masyarakat Ata Modo dianggap menghalangi industri pariwisata skala besar.

“Hal itu yang tidak dipahami pemerintah dalam membangun pariwisata TNK. Perspektif budaya dalam hubungan erat masyarakat Ata Modo dan komodo tidak ada dalam pembangunan industri pariwisata yang digagas pemerintah,” tegasnya.

Parid mengusulkan dalam mengelola pariwisata tidak boleh dikuasai atau dimonopoli entitas bisnis tertentu. Konsep yang tepat untuk mengelola pariwisata itu berbasis masyarakat. Kenaikan tiket masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar dengan dalih konservasi merupakan dampak dari pengelolaan pariwisata berbasis industri skala besar.

Ecotoursim yang selalu dipromosikan untuk Labuan Bajo dan TNK, menurut Parid harus seiring juga dengan etnotourism dimana budaya yang berkembang di wilayah itu menjadi narasi besar dalam pariwisata. Sayangnya, ecotourism yang dilaksanakan selama ini mengabaikan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal yang ada.

Pembangunan pariwisata yang berbasis etnotourism menurut Parid lebih mampu menjaga ekosistem dan bentang alam yang ada. Berbeda dengan pariwisata berbasis industri besar yang dipastikan membutuhkan energi yang juga besar. Sehingga pembangunan pariwisata di Labuan Bajo membutuhkan energi yang sumbernya diambil dari wilayah di sekitarnya.

“Langkah pemerintah menaikan tiket masuk itu keliru karena di balik industri pariwisata skala besar ada wajah ekstraktif. Kenaikan tiket itu harusnya dibatalkan seperti rencana kenaikan tiket masuk candi Borobudur,” pintanya

Tags:

Berita Terkait