Lima puluh peserta PKPA mengikuti kelas setiap Senin-Jumat malam sejak 8 Oktober hingga 6 November lalu. Kelas dimulai pukul 19.00 hingga pukul 21.00 WIB di Hukumonline Training Center. Hukumonline berencana kembali menyelenggarakan PKPA secara berkala.
Baca:
- Menagih Tanggung Jawab Organisasi Advokat Soal Pro Bono
- Artificial Intelligence dalam Industri Hukum, Menyongsong Masa Depan Dunia Hukum Tanpa Hakim dan Lawyer?
- Kenali Ragam Legal Tech Berikut, Komplementer atau Kompetitor Sengit Lawyer?
Butuh banyak Advokat Berkualitas
Sesi terakhir PKPA diisi materi mengenai pengadilan HAM. Haris Azhar, advokat hak asasi manusia yang juga aktivis HAM dihadirkan secara khusus untuk menyampaikannya. “Kita membutuhkan banyak lawyer dengan kualitas yang baik di Indonesia,” kata Haris. Jumlah yang banyak itu diharapkan bisa tersebar merata di berbagai daerah Indonesia.
Di sisi lain ia menyayangkan banyak kelulusan ujian profesi advokat yang diobral. Kondisi ini dianggapnya tidak ideal bersamaan meningkatnya kebutuhan praktisi hukum di Indonesia. Seharusnya jumlah advokat bertambah makin banyak namun dengan kualitas yang juga baik.
Haris menyambut baik penyelenggaraan PKPA yang mendorong lahirnya advokat-advokat berkualitas. “Lawyer yang menjaga kualitas dan bekerja secara baik, tidak kotor, itu punya pangsa pasar tersendiri,” Haris menambahkan.
Selain kualitas pekerjaan yang baik, Haris menilai lawyer juga harus memiliki attitude yang baik dalam menjalankan profesinya. Oleh karena, itu pembekalan soal etika dan tanggung jawab profesi hukum juga perlu ditekankan.
Peserta PKPA lainnya, Fardhly Noeshran sependapat dengan Haris. Peserta PKPA paling senior ini adalah anggota Dewan Penilai Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Ia mengaku puas untuk materi kode etik dalam PKPA di Hukumonline. Kehadiran praktisi hukum berpengalaman untuk sesi itu dinilainya berhasil memberikan gambaran konkret. “Yang paling penting di setiap profesi itu kode etik-nya,” kata Fardhly.