​​​​​​​Dari Hukum Daur Ulang Nomor Ponsel Lama Hingga Penerapan Hukum Syariah di Perumahan
10 Artikel Klinik Terpopuler:

​​​​​​​Dari Hukum Daur Ulang Nomor Ponsel Lama Hingga Penerapan Hukum Syariah di Perumahan

​​​​​​​Apakah tak melunasi utang adat perkawinan tetap sah hingga risiko kredit yang diberikan kepada CV yang tak terdaftar juga masuk dalam jajaran artikel Klinik terpopuler.

Tim Hukumonline
Bacaan 2 Menit
​​​​​​​Dari Hukum Daur Ulang Nomor Ponsel Lama Hingga Penerapan Hukum Syariah di Perumahan
Hukumonline

Awal dekade baru turut memberikan semangat baru bagi Klinik Hukumonline agar terus menjadi medium terdepan dalam memberikan edukasi atas ragam permasalahan hukum masyarakat. Apalagi tahun 2020 menandai 20 tahun eksistensi Hukumonline sebagai media nomor satu pada segmen masyarakat hukum Indonesia.

 

Selama 20 tahun, Hukumonline dan Klinik-nya terbukti telah menjadi rujukan utama dalam mendapatkan informasi hukum yang dikemas secara ringan, sehingga isu hukum tak lagi terkesan “angker”.

 

Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 10 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepanjang sepekan terakhir. Di antaranya, daur ulang nomor ponsel lama, hingga penerapan hukum syariah di dalam perumahan.

 

  1. Jerat Pidana bagi Pimpinan yang Gemar Mengancam Karyawan

Pengancaman yang dilakukan seorang atasan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, yang melanggar Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur bahwa pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam pekerja/buruh.

 

  1. Proses Pendaftaran Merek secara Langsung

Proses pendaftaran merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

 

Jika mendaftar secara langsung (non elektronik), pemohon atau kuasanya harus melengkapi persyaratan formil, lalu merek yang dimohonkan tersebut akan melalui proses pengumuman, lalu pemeriksaan substantif. Bagaimana proses pendaftaran merek selengkapnya? Dan apa langkah hukum jika pendaftaran merek ditolak? Untuk mengetahuinya, klik pada sub judul di atas.

 

  1. Risiko Kredit yang Diberikan kepada CV Tak Terdaftar

Ketika suatu persekutuan komanditer (“CV”) yang belum terdaftar melakukan suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka tanggung jawab masing-masing sekutu adalah sama. Dengan kata lain, sekutu aktif maupun sekutu pasif menjadi bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait