Lingkup praperadilan berdasarkan KUHAP
Pasal 77 huruf a KUHAP Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. |
Padahal substansi yang dipersoalkan adalah kewenangan. Seolah-olah SKB itu mencabut kewenangan polisi sebagai penyidik yang diatur dalam KUHAP dan digantikan oleh tim terpadu dalam penegakan satu atap, sehingga terkesan ada benturan kewenangan, ujar Johnson.
Asas subsidiaritas
Lebih jauh Johnson menilai NMR tidak konsisten dalam permohonan praperadilannya. Hal ini terlihat, kendati NMR mempersoalkan masalah kewenangan penyidik, namun NMR mendalilkan pelanggaran asas subsidaritas dalam perkara ini.
Menurutnya hal ini hanyalah upaya untuk mencari celah dengan cara merasionalisasikannya secara hukum. Permohonan tersebut intinya adalah upaya untuk mencapai penghentian penyidikan (SP3, red). Hal ini terlihat dari permintaan di poin ke tiga, agar dinyatakan penyidikan tidak sah, tandasnya.
Justru Johnson khawatir, proses praperadilan ini hanyalah sarana untuk melancarkan lobi kepada aparat agar membebaskan para tersangka pencemaran.
Achmad Santosa menegaskan bahwa asas subsidiaritas-–proses pidana sebagai upaya akhir setelah upaya perdata dan administratif--yang dianut dalam UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tidak layak lagi digunakan seiring dengan perkembangan hukum lingkungan. Maka dari itulah dalam revisi UU No. 23/1997 segala ketentuan yang berdasar asas subsidiaritas akan dihapuskan, tambahnya.
Lebih jauh dia mengatakan, maksud dari penerapan asas subsidiaritas harus dilihat secara historis yuridis sebagaimana dimuat dalam konsideran undang-undang tersebut.