Yang dimaksudkan oleh Sugeng adalah keterangan Ketua Umum PERADI RBA, Luhut MP Pangaribuan mengenai maksud penyatuan berupa penyatuan dalam konsep satu kode etik yang yang dikawal oleh Majelis Kehormatan Bersama terhadap penerapan kode etik profesi secara bersama. (Baca: Pandangan Luhut Pangaribuan Soal Wadah Tunggal Organisasi Advokat)
“Waktu itu Menkopolhukam menyatakan apakah setuju Peradi bersatu? Oh pak Luhut setuju spiritnya. Tapi pak Luhut juga bilang problem penyatuan organisasi advokat ini bukan hanya Peradi. Apakah hanya Peradi yang mau disatukan? Sementara diluar sana ada puluhan organisasi lain. Jadi spiritnya waktu itu Peradi bisa munas bersama lah,” terang Sugeng.
Karena itu Sugeng mengakui pendirian organisasi advokat baru akan kontraproduktif dengan semangat penyatuan PERADI. Namun dengan adanya fakta mengenai jumlah organisasi advokat di luar PERADI yang juga tidak sedikit, sehingga mesti diperhatikan juga keberadaannya.
“Jadi memang kontraproduktif tapi realitanya kalau Peradi bersatu kemudian yang lainnya di luar itu bagaimana mau membuat regulasi yang mau memihak pada Peradi saja. Kalau Peradi munas misalnya kami pun ikut, tapi bagaimana dengan yang lain,” ungkap Sugeng.
Sugeng juga menegaskan pendirian PERADI Pergerakan tidak terkait dengan dinamika di Munas III Peradi RBA. “Tidak ada (hubungn) kalau dari saya sebagai penggagas. Karena saya mendampingin pak Luhut sebagai Ketum menyelesaikan sampai munas pertanggungjawaban kami diterima dan dinyatakan demisioner,” tegas Sugeng.
Dia menyebutkan bahwa landasan pemikiran untuk mendirikan PERADI Pergerakan akan lebih leluasa dikembangkan melalui wadah baru sehingga akan lebih mudah secara operasional ketimbang dituangkan lewat PERADI RBA tempat di mana dirinya bernaung sebelumnya.
“Bahwa pemikiran saya ini harus saya kembangkan di luar supaya menjadi lebih operasional aja. Karena saya bisa kembangkan. Kalau masih berkutat dengan perdebatan internal wah capek saya,” tutup Sugeng.
Senada dengan Sugeng, M. Syafei menjelaskan Munas PERADI RBA berjalan secara lancar tanpa gejolak apapun. Karena itu, Syafei menyebutkan keberadaan PERADI Pergerakan merupakan sebuah inisiasi yang dilahirkan bukan akibat dari perpecahan pihak manapun.
“Peradi Pergerakan ini lahir bukan berarti pecah. Ini lahir baru dan kami ini sudah keluar dari sana (PERADI RBA). Dan itu kita daftarkan di Kumham semua beres kita tinggal melakukan pelantikan,” terang Syafei.
Menurut Syafei, saat ini seluruh Indonesia terdapat 40 Dewan Pimpinan Cabang yang akan dilantik. “Saat ini dari Papua sampai Aceh itu ada 40 DPC yang dilantik. Ada sebagian yang istilahnya meloncat atau keluar gerbong (dari RBA). Ada yang baru. Yang nyata keluar gerbong yang tadi saya sampaikan. Ada dari Jogja, Jawa tengah, dari Medan. Yang keluar di sana Deli serdang dan Tapanuli,” terang Syafei yang mengaku dirinya telah diminta menjadi Sekertaris Jenderal PERADI Pergerakan.