Menurut Febri, KPK juga sering dikritik oleh masyarakat, dan hal itu diletakkan sebagai masukan dan saran yang harus diterima dan didalami. Apalagi pihaknya memahami KPK adalah milik publik, milik masyarakat Indonesia. Sehingga wajar ada kritik keras terhadap 20 nama yang lolos tahap profile assesment kemarin. ,
"Bagi KPK, calon dari institusi manapun tidak menjadi persoalan, tetapi rekam jejak integritas menjadi hal yang paling utama. Jika ada catatan perbuatan tercela atau melanggar hukum atau etik, tentu wajar kita semua bertanya, apa pantas Pansel memilih calon tersebut?"