KTP-el dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik, sehingga penyalahgunaan KTP-el oleh orang lain tanpa izin pemiliknya dapat dijerat sanksi pidana maupun perdata. Baik dasar tuntutan maupun gugatan atas penyalahgunaan tersebut dapat ditemukan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya.
Dasar pembentukan peraturan kepala daerah, seperti peraturan walikota, tidak terbatas pada perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini, karena peraturan yang ditetapkan oleh bupati/walikota eksistensinya diakui dan memiliki kekuatan hukum mengikat selama peraturan tersebut setidaknya didasarkan pada salah satu dari 2 hal berikut:
- perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- berdasarkan kewenangan.
Konsumen atau pengguna jasa video call sex berpotensi dipidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya, karena dalam melakukan video call yang merupakan komunikasi dua arah antar para pihak, yang mentransmisikan konten asusila tidak hanya penyedia jasa, namun juga konsumen.
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan dan pendapat para ahli, perusahaan dapat mencicil pembayaran THR karyawan sepanjang disepakati para pihak.
Bahkan, melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perusahaan dapat menunda pembayaran THR berdasarkan kesepakatan.
Pada dasarnya, tidak ada upaya mediasi dalam proses persidangan pidana, namun mediasi oleh korban dan pelaku di luar pengadilan, dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim mengenai berat ringannya hukuman yang diberikan kepada terdakwa.
Panji presiden yang merujuk pada sebuah bendera diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan. Sementara, salah satu ketentuan mengenai lambang kepresidenan adalah Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Surat Kepresidenan Republik Indonesia yang mengadopsi ketentuan dalam peraturan pemerintah di atas bahwa lambang kepresidenan adalah gambar bintang yang dilingkari oleh kapas dan padi.
Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke http://www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.