Harga beras khususnya beras premium saat ini mengalami kenaikan. Rata-rata harga beras premium di pasaran mencapai Rp16.000-17.000 per kilogram atau di atas harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp13.900-14.800 per kilogram. Kenaikan harga beras sudah terjadi sejak Desember 2023 dan mencapai puncaknya pada Februari 2024. Kenaikan harga beras premium mengakibatkan kelangkaan jenis beras ini di pasaran karena distributor sulit untuk menjual sesuai dengan HET yang sudah ditetapkan.
Merespons persoalan tersebut, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rachmi Widiriani mengatakan pemerintah saat ini masih berpegangan dengan HET yang diatur lewat Peraturan Bapanas Nomor 7 Tahun 2023 tentang HET Beras, dan belum ada rencana untuk merevisi aturan tersebut.
“Presiden sudah menetapkan bahwa HET tidak akan naik. Pemerintah menilai kenaikan beras yang terjadi saat ini merupakan anomali yang dipengaruhi dampak El Nino level sedang yang terjadi dari akhir 2023 dan juga akibat penutupan dan pembatasan ekspor beras oleh negara produsen lainnya seperti India dan Vietnam," ujar Rachmi dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertemakan “Persiapan Ramadhan, Kondisi Harga Bahan Pokok”, Senin (4/1/2024).
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengungkapkan perubahan HET justru akan membuat harga beras terus meroket, sehingga pemerintah masih berpegang pada HET yang berlaku saat ini sambil menambah pasokan beras melalui skema impor dan menunggu hasil panen raya. Setelah panen, diharapkan harga beras akan normal dan menyentuh angka HET.
Untuk menekan harga, operasi pasar terus dilakukan pemerintah dengan menggunakan stok beras Bulog dan mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, khususnya jelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Saat ini beras impor sudah mulai dilepas ke masyarakat melalui pasar induk. Stok beras juga dipastikan cukup dan terjamin kesediaannya sampai Ramadhan dan Idul Fitri, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan melakukan panic buying.
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Ahmad Muslim berpendapat kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah merupakan solusi jangka pendek yang mau tidak mau harus dilakukan. Namun, ke depan Indonesia tidak boleh terus-menerus impor beras dan harus meningkatkan kapasitas produksi beras dalam negeri.
"Pembukaan lahan persawahan baru juga dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita butuh 40 juta hektar untuk memenuhi swasembada pangan," ujar Muslim.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah harus serius melakukan diversifikasi pangan agar ada bahan pokok alternatif selain beras. Saat ini tersedia singkong, porang, dan rumput laut yang dapat digunakan untuk menggantikan beras.