Hinca mencontohkan, izin yang diberikan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) pada Liga Primer Indonesia dapat dikategorikan sebagai campur tangan negara. “Izin sepertiItu kewenangannya PSSI sebagai otoritas sepakbola, bukan negara. Apalagi, PSSI tidak mengakui keberadaan liga tersebut,” sergahnya.
Intinya, kata Hinca, negara berkewajiban menyelenggarakan infrastruktur olahraga agar warga negaranya bisa berolahraga. Juga, memastikan warga negaranya berolahraga di tempat yang benar. “Tapi negara dilarang mengurus warga negaranya berolahraga,” tegasnya.
Dana APBD
Hinca juga mengomentari pro kontra penggunaan dana APBD untuk membiayai klub sepakbola. Ia dengan tegas mengatakan bahwa penggunaan dana APBD seperti itu justru merupakan kewajiban konstitusional negara. Karenanya, tidak masalah kompetisi sepakbola Indonesia dibiayai oleh APBD.
“Dalam konstitusi dan undang-undang, negara wajib memastikan semua warga negaranya berolahraga. Termasuk menyediakan anggarannya. Itu kewajiban konstitusional,” tandasnya.
Hinca beralasan, menyediakan anggaran untuk klub sepakbola merupakan bentuk pemenuhan hak warga negara untuk menikmati olahraga dan hiburan. “Satu-satunya kondisi di mana masyarakat itu setara adalah ketika datang ke stadion untuk menonton sepakbola. Di stadion, tak peduli tukang becak, pejabat, orang kaya miskin, semua larut dalam kegembiraan. Dalam hal ini, APBD digunakan dalam konteks leisure (kesenangan) untuk menikmati hiburannya sebagai warga negara,” kata dia.
Meski demikian, Hinca mengamini bahwa penggunaan APBD untuk sepakbola harus sesuai aturan hukum. “Jika klub tidak bisa mempertanggungjawabkan, lalu pengurusnya dijerat korupsi, memang seharusnya,” sebutnya.
Namun, Hinca menolak tanggung jawab itu dibebankan pada PSSI sebab federasi olahraga ini tidak pernah terima dana APBD. “Semuanya diterima langsung oleh klub. PSSI tidak pernah dibantu negara sepeserpun, kecuali penyelenggaraan Piala AFF 2010 lalu Rp20 miliar dari APBN,” ungkapnya.