Kenyataan tersebut harus segera diwaspadai dan menjadi peringatan adanya potensi terjadinya pemboncengan agenda politik menjelang Pemilu 2009 dalam program-program yang mengatasnamakan penanggulangan kemiskinan. Dan ini adalah juga potensi terjadinya pelanggaran pidana Pemilu 2009.
Hal yang juga bisa dikategorikan menjadi potensi pelanggaran Pemilu adalah keberadaan para menteri yang partisan, yang memimpin kementerian dan departemen-departemen teknis yang mendapat alokasi anggaran langsung untuk menjalankan program penanggulangan kemiskinan.
Menteri-menteri partisan tersebut antara lain:
- Aburizal Bakrie (Menko Kesra): Merupakan Penanggung Jawab/Koordinator Utama PNPM-M. Aburizal Bakrie berasal dari Partai Golkar.
- Anton Apriantono (Menteri Pertanian): Departemen Pertanian merupakan penanggungjawab pelaksanaan program PNPM di sektor pertanian. Anton Apriantono berasal dari Partai Keadilan Sejahtera.
- Bachtiar Chamsyah (Menteri Sosial). Departemen Sosial mengelola dana-dana bantuan sosial dan juga dana bantuan untuk bencana alam. Bachtiar Chamsyah berasal dari Partai Persatuan Pembangunan.
- Bambang Sudibyo (Menteri Pendidikan Nasional): Merupakan Menteri yang menerima dan mengelola anggaran paling besar dari APBN 2009 (20%) untuk Pendidikan. Bambang Sudibyo berasal dari Partai Amanat Nasional. Departemen Pendidikan juga menjalankan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dibiayai utang luar negeri (Bank Dunia) sebesar US$ 127,740,000 termasuk untuk pengadaan gedung dan materi PAUD, honorarium kader-kader PAUD yang potensial menjadi laskar kampanye partai politik dan calon Presiden tertentu.
- Erman Suparno (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi): Merupakan Menteri yang mengelola dana stimulus fiscal untuk antisipasi PHK dan deportasi buruh migran. Erman Soeparno berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa.
- Fredy Numberi (Menteri Kelautan dan Perikanan): Merupakan Menteri yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program PNPM di sektor pesisir dan kelautan. Fredy Numberi berasal dari Partai Demokrat.
- Lukman Edi (Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal) adalah Menteri yang bertanggungjawab mengelola dana untuk penanggulangan kemiskinan di daerah tertinggal. Lukman Edi berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa.
- Meuthia Hatta Swasono (Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan) adalah Menteri yang bertanggungjawab untuk program pemberdayaan perempuan dalam PNPM. Meuthia Hatta Swasono berasal dari Partai Kebangsaan dan Persatuan Indonesia.
- Suryadharma Ali (Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil) adalah Menteri yang bertanggungjawab untuk program pemberdayaan koperasi dan UKM dalam PNPM. Suryadharma Ali berasal dari Partai Persatuan Pembangunan.
- Yusuf Asy'ari (Menteri Negara Perumahan Rakyat) adalah Menteri yang bertanggungjawab untuk rehabilitasi perumahan untuk rakyat miskin dan program rumah susun untuk rakyat miskin. Yusuf Asy'ari berasal dari Partai Keadilan Sejahtera
Menurut INFID, keberadaan Menteri-menteri partisan yang berada di kementerian dan departemen yang strategis dalam meraih dukungan dari publik karena program-program penanggulangan kemiskinan harus benar-benar diawasi. Harus dipastikan pula bahwa Menteri-menteri beserta Presiden dan Wakil Presiden, yang saat ini menjabat, tidak menggunakan anggaran negara untuk kunjungan-kunjungan atau konsolidasi partainya dalam rangka kampanye. Selain itu, harus dipastikan bahwa Menteri-menteri beserta Presiden dan Wakil Presiden, yang saat ini menjabat, menjalankan programnya secara adil, tidak partisan dan tidak diskriminatif.
Untuk hal tersebut INFID mendesak kepada BAWASLU RI untuk secara serius mengantisipasi potensi pelanggaran Pemilu 2009 dalam pelaksanaan dan pengelolaan program penanggulangan kemiskinan dan pengalokasian stimulus fiskal untuk antisipasi krisis, serta dana pendidikan yang langsung berkaitan dengan masyarakat tingkat dusun dan Rukun Warga (RW).
Jakarta, 6 Februari 2009
Don K Marut
Direktur Eksekutif