Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), terdapat tiga jenis pelanggaran pemilu, di antaranya pelanggaran etik, pelanggaran administratif, dan tindak pidana pemilu yang berasal dari temuan atau laporan.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah merilis data penanganan dugaan pelanggaran dalam tahapan pemilihan umum 2024. Seperti dikutip dalam Antara, terhitung hingga 3 Januari 2024 sudah masuk sebanyak 777 laporan yang sebagian besar merupakan pelanggaran administrasi dan sisanya adalah pelanggaran pidana, di mana yang telah banyak terselesaikan adalah masalah administrasi.
Dilansir dari laman Bawaslu, selain pelanggaran pemilu dari hasil temuan oleh KPU, masyarakat yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, hingga pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu luar negeri, dan Pengawas TPS dapat melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu.
Baca Juga:
- Pandangan Ketiga Paslon Menyikapi Konflik Laut China Selatan
- Komitmen 2 Capres Bakal Giat Dukung Kemerdekaan Palestina
- Platform Peta Kecurangan Pemilu Resmi Diluncurkan
Laporan pelanggaran pemilu dapat disampaikan secara tertulis dengan memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu, tempat kejadian perkara, dan uraian kejadian. Laporan pelanggaran pemilu ini disampaikan paling lambat 7 hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu.
Kemudian, untuk dapat melaporkan pelanggaran pemilu ke Bawaslu yang memenuhi syarat, pelapor harus memenuhi dua syarat untuk dapat melakukan pelaporan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu, dua syarat tersebut yaitu syarat formal dan syarat materil.
Syarat formal terdiri dari pihak yang berhak melaporkan, waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu, keabsahan laporan dugaan pelanggaran yang meliputi kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu identitas dan tanggal waktu pelaporan.