Tinggal beberapa bulan lagi pesta demokrasi pemilihan umum (pemilu) Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Legislatif akan dilaksanakan serentak. Disinyalir gelaran pemilu yang akan dilakukan pada 14 Februari 2024 mendatang akan diramaikan oleh berita bohong dan tindak pidana pemilu.
Mengutip data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada pemilu tahun 2019 lalu, Bawaslu telah menerima 15.000 lebih laporan atau temuan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu 2019 lalu. Kemudian, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menemukan sebanyak 3.000 lebih berita bohong sepanjang 2019 dan penemuan berita bohong tersebut paling banyak terjadi pada masa pemilu.
Mengenai hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau agar setiap kandidat pemilu harus mengedepankan positive campaign atau kampanye baik, Hal ini mengingat setiap ‘pertarungan’ di pemilu pasti ada kompetisi, sehingga dibutuhkan kampanye yang baik.
Baca Juga:
- Sederet Harapan untuk Pimpinan KPU dan Bawaslu yang Baru
- Presiden Tegaskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 Sesuai Jadwal
“Positive campaign ini juga bisa jadi strategi untuk meningkatkan elektabilitas kandidat. Melakukan positive campaign atau white campaign dapat mengangkat keberhasilan, sehingga masyarakat bisa menilai kandidat yang harapannya dapat mengangkat elektabilitas kandidat,” ujar Tito, Jumat (25/8).
Seiring dengan itu, Tito juga mengatakan ada kalanya menggunakan strategi negative campaign dengan catatan dilakukan sepanjang sesuai dengan fakta. “Dengan menunjukkan sisi lemah lawan petarung selama itu sesuai fakta jadi tidak masalah, tapi yang harus dihindari adalah black campaign yang menampilkan informasi yang tidak benar dan tidak sesuai fakta, sehingga black campaign ini dapat mengarah ke pidana,” imbuh dia.
Positive campaign dalam pemilu menjadi salah satu tonggak keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang aman. Namun, selain itu dibutuhkan dukungan dari banyak pihak mulai dari pemerintah, media, masyarakat, polri, TNI, limas, hingga satpol PP. Adanya berita bohong yang kian marak seiring dekatnya waktu pemilu membuat Tito menekankan peran media untuk dapat membaca peta situasi dan gangguan yang mungkin akan terjadi pada saat pemilu sehingga tidak meluas.