Dia melanjutkan siapapun organisasi advokat yang hendak menjadi regulator harus terlebih dahulu menyerahkan/melepaskan seluruh anggotanya ke organisasi advokat lain. Demikian pula, bila KAI hendak menjadi regulator, maka anggotanya bakal diserahkan ke organisasi advokat lain. Dia mengaku konsep ini sudah ditawarkan ke legislator. “Konsep ini sudah saya tawarkan ke DPR. Alhamdulillah, belum berhasil,” ujarnya. Baca juga: Menggaungkan Kembali RUU Advokat Demi Penguatan Sistem Peradilan Pidana
Sebelumnya, Ketua Peradi Rumah Bersama Advokat (RBA), Luhut MP Pangaribuan menduga orang yang berbicara single bar dan multi bar kurang memahami konsep tersebut. Terkesan kalau sistem single bar itu satu organisasi dan multi bar itu beberapa organisasi. “Orang terpaku pada konsep itu. Pemahaman itu salah kaprah, yang dimaksud dengan single bar ialah memiliki satu standar profesi yang sama, bukan satu kewenangan tunggal organisasi advokat,” kata Luhut kepada Hukumonline, Jumat (11/6/2021) pekan lalu.
Baginya, bicara organisasi advokat yang diutamakan adalah kepentingan masyarakat yang dilayani advokat agar tidak asal-asalan. Karena itu, kata Luhut, untuk menjawab hal itu maka diperlukan sistem single bar, dalam arti memiliki satu standar profesi yang sama. Serta hanya terdapat satu Dewan Kehormatan Pusat yang menaungi berbagai organisasi advokat. Menurutnya, dengan adanya satu Dewan Kehormatan, maka 50 persen permasalahan advokat bakal teratasi.
“Multi bar organisasi advokatnya tidak apa-apa, tetapi single bar dalam standardisasi profesi advokatnya. Seperti, soal pengawasan, rekrutmen, PKPA, dan lain-lain cukup satu standar. Paradigmanya untuk kepentingan masyarakat bukan untuk Advokat. Jadi diperlukan single bar dengan satu standardisasi profesi advokat,” katanya.