Kasus Ramadhan Pohan, Demokrat: Itu Tak Terkait dengan Partai
Berita

Kasus Ramadhan Pohan, Demokrat: Itu Tak Terkait dengan Partai

Ramadhan Pohan sempat menghubungi kader Partai Demokrat lain, Ruhut Sitompul agar berbicara dengan Kapolda Sumut.

RFQ
Bacaan 2 Menit
Politisi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, ditahan Polda Sumatera Utara karena diduga melakukan penipuan.
Politisi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, ditahan Polda Sumatera Utara karena diduga melakukan penipuan.
Mantan Ketua Komisi I DPR yang juga politisi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, tersandung kasus hukum. Ia diperiksa polisi setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Sejumlah kolega di partai tempatnya bernaung menegaskan kasus yang menjerat pria biasa disapa Rampo itu tak berkaitan dengan partai Demokrat.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto yang juga kader Partai Demokrat mengatakan, seluruh kader Demokrat megaku prihatin dengan kasus yang menimpa Rampo. Ia berharap Rampo dapat menyelesaikan pesoalan yang dihadapinya. Namun begitu, Agus menampik kasus Rampo terkait dengan partai besutan Susilo Bambang Yudhyono itu.

“Tidak ada hubungannya denga Partai Demokrat. Namun demikian, beliau adalah kader dari Demokrat, sehingga tentunya kita mendoakan semoga permasalahannya cepat selesai dan memberikan hasil yang baik,” ujarnya di Gedung DPR, Rabu (20/7).

Beberapa tahun terakhir, Demokrat memang menjadi sorotan masyarakat sejak terbongkarnya kasus korupsi yang melibatkan Nazarudin dan sejumlah anggota dewan dari partai berlambang mersi biru itu. Terkahir, anggota Komisi III dari Partai Demokrat I Putu Sudiartana ditangkap KPK dalam kasus dugaan menerima suap.

Kendati demikian, Agus meminta publik mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap Rampo. Pasalnya, pembuktian dugaan tindak pidana mesti dibuktikan di meja hijau. Selain itu, ia memita agar Rampo kooperatif dan menjalani pemeriksaan dengan sabar.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, meminta masyarakat tak memberikan tudingan tanpa ada bukti. Menurutnya, tudingan tanpa disertai bukti menjadi alat pembunuhan karakter. Dia mengatakan, Partai Demokrat tak akan kompromi dengan pelaku korupsi. Buktinya, sejumlah anggota Demokrat yang tersandung kasus korupsi diserahkan ke KPK.

“Kita tidak kompromi terhadap koruptor. Artinya, kita tidak mau juga dizalimi. Tetapi kita bedoa orang-orang yang dizalimi, Demokrat terus diberi hidayah oleh Allah dan Demokrat menjadi partai besar,” ujarnya.

Menurutnya, Rampo sudah memberikan penjelasan ke partai. Dikatakan Nurhayati, kasus yang menjerat Rampo bersifat pribadi ketika mencalonkan diri sebagai calon walikota Medan. Namun, kata Nurhayati, Rampo menyanggah terlibat dalam kasus tersebut. “Beliau sekarang ada di kantor polisi memberi penjalasan. Tapi Rampo katakan tidak menyangkut partai, tidak ada utang piutang,” ujar anggota Komisi I itu.

Kolega Rampo di Demokrat, Ruhut Poltak Sitompul mengatakan peristiwa di mulai pada 2015 lalu. Ruhut mengaku dihubungi Rampo setelah kalah dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Medan, Sumatera Utara. “Dia bilang begini, bang tolong bantu aku. Kenapa? Saya dikejar debt collector, padahal saya tidak punya uang,” ujar Ruhut menirukan ucapan Rampo saat itu.

Ruhut mengatakan agar kader Demokrat tak bermain api. Dampak dalam kasus Rampo, tim sukses calon yang menjadi walikota jusru melaporkan ke kepolisian. Meski Rampo berdalih utang piutang tidak dituangkan dalam kertas hitam di atas putih, namun mesti bertanggungjawab memberikan penggantian.

“Udah kalah, jadilah utang itu kan ceritanya. Dia bilang tidak ada hitam di atas putih, kan tim saya dia mau bantu. Saya bilang hadapi, karena ketua umum SBY kami tidak boleh intervensi,” ujarnya.

Lebih lanjut, anggota Komisi III DPR itu mengatakan beberapakali dihubungi Rampo. Namun tidak pernah terangkat telepon genggam miliknya. Singkat cerita, ketika Ruhut membuka telepon genggamnya terdapat pesan pendek. Isinya, permintaan Rampo agar Ruhut menghubungi Kapolda Sumatera Utara. Pasalnya, pagi tadi disambangi tim reserse Polda Sumut untuk memboyongnya ke Medan.

“Kalau tidak salah kenapa tidak dihadapi. Partai Demokrat dengan tegas menyatakan bahwa partai kami ada pakta intergeritas. Kalau masalah pribadi selesaikan secara pribadi. Partai tidak akan intervensi kami sangat menghormati hukum,” pungkasnya.

Tags:

Berita Terkait