Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI) baru saja dideklrasikan pada Jumat (12/1/2024). Badan yang merupakan bagian dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ini sebenarnya telah terbentuk sejak September 2023 lalu. Pembentukan BPHPI ini bertujuan meningkatkan peran hakim perempuan dalam lingkup pengadilan di Indonesia.
Ketua Umum BPHPI, Nani Indrawati menyampaikan peran perempuan dalam dunia peradilan Indonesia telah berkontribusi positif dan signifikan. Namun, belum terdapat organisasi hakim perempuan di Indonesia. Padahal, negara-negara lain termasuk Filipina dan Meksiko sudah memiliki organisasi hakim perempuan yang membantu meningkatkan peran strategis pada lembaga peradilan.
Dia menjelaskan jumlah hakim perempuan pada lingkup Mahkamah Agung (MA) mencapai 2.000 orang atau sekitar 29 persen dari total keseluruhan hakim. Namun, keberadaan hakim perempuan dalam jabatan tinggi dan strategis masih belum optimal. Nani menerangkan, dalam pertemuan hakim perempuan internasional International Association of Women Judges (IAWJ) di Maroko pada 2023 lalu, MA mengirim delegasi.
Namun, delegasi MA tersebut tidak memiliki hak suara karena tidak termasuk dalam organisasi internasional tersebut yang mensyaratkan keberadaan organisasi hakim perempuan di tingkat nasional untuk bergabung. Dia berharap pembentukan organisasi BHPI dapat menjadi wadah bagi para hakim perempuan yang ingin meningkatkan jenjang karir lebih tinggi.
“Saya merasa sangat bahagia berdiri di hadapan para Yang Mulia dan publik luas karena ini merupakan momen sangat bersejarah,” ujarnya saat membuka deklarasi BPHPI di Jakarta.
Baca juga:
- Para Perempuan Pengadil yang Dituntut Adil Jadi Ibu dan Istri
- Ia yang Pertama Perempuan, Terlupakan, Menyimpan Pujian
- Ketua MA: Representasi Hakim Perempuan di Indonesia Belum Ideal
Ketua Umum BPHPI, Nani Indrawati dan Ketua MA Prof Muhammad Syarifuddin saat diwawancarai jurnalis seusai acara. Foto: MJR