Untunglah, kata Kaisiepo, para menteri itu tinggal di rumah dinas, sehingga biaya sehari-hari seperti telepon dan air ditanggung oleh negara. Sehingga kami bisa menghemat, tambahnya.
Toh, tidak semua menteri bisa menghemat dan menambah nilai kekayaan. Kwik Kian Gie misalnya. Kekayaan mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas itu malah turun. Semula, total kekayaannya (2001) berjumlah Rp7.877.982.856,-. Berdasarkan LKPN per 10 Desember 2004, total kekayaannya turun menjadi Rp7.416.269.772,-. Penurunan itu antara lain disebabkan banyaknya pengeluaran Kwik dalam aktivitasnya selaku Menteri, tetapi diambil dari dana pribadi. Misalnya, saat ia berkunjung ke Jepang untuk urusan kenegaraan, ia justeru membeli tiket atas nama pribadi.
Meskipun demikian, nilai alat transportasi yang dimiliki Rachman mengalami penurunan dari Rp690 juta, turun drastic menjadi Rp120 juta. Sementara nilai harta tidak bergerak dan harta jenis lainnya tidak mengalami perubahan. Pejabat Jaksa Agung semasa pemerintahan Megawati – Hamzah Haz itu tetap tidak memiliki jenis usaha peternakan, surat berharga dan piutang.
Kenaikan signifikan yang memberikan kontribusi pada kenaikan laporan kekayaannya adalah berupa giro dan setara kas lainnya. Berdasarkan laporan kekayaan pejabat negara (LKPN) pada 10 Juli 2001, M.A Rachman memiliki giro/kas lain senilai Rp545.600.000.-, plus AS$29.600. Jumlahnya naik menjadi Rp1.405.478.447,- plus AS$49.640. Sehingga total kekayaannya per 27 Februari 2005 bernilai Rp2.463.478.447.
Belum ada penjelasan tentang kenaikan jumlah kekayaan tersebut. M.A Rachman berhalangan hadir ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat laporan kekayaan itu diumumkan, Senin (14/3). Mantan pejabat Kabinet Gotong Royong yang hadir menyampaikan laporan kekayaannya adalah mantan Menakertrans Jacob Nuwa Wea, mantan Ketua Bappenas Kwik Kian Gie dan mantan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Indonesia Timur Manuel Kaisiepo.
Total kekayaan Jacob dan Kaisiepo juga mengalami kenaikan. Menurut Jacob, kenaikan itu antara lain berasal dari penghasilannya sebagai menteri. Gaji seorang menteri adalah sekitar Rp19 juta per bulan. Namun, selain gaji menteri, masih ada dana taktis untuk operasional sebesar Rp100 juta per bulan.
Untuk menteri yang berasal dari partai, seperti Jacob, gaji sebesar itu masih harus disumbangkan ke kader partai. Belum lagi aktivis buruh atau LSM yang datang mengajukan proposal. Manuel Kaisiepo pernah mengalami peristiwa tidak mengenakkan sehubungan dengan masalah ini. Rumahnya pernah didatangi rombongan perhimpunan mahasiswa Indonesia Timur ketika perhimpunan itu hendak mengadakan pertemuan nasional. Mahasiswa mengancam akan menduduki rumah Kaisiepo bila sang Menteri tidak memberikan sumbangan dana. Banyak permohonan dana dalam proposal yang datang, padahal kantor Kementerian yang saya pimpin tidak punya proyek, ujar Kaisiepo.