Terkait Kartel tiket ini, Gopprera mengaku bahwa investigator telah mengantongi banyak bukti termasuk bukti komunikasi untuk membuktikan adanya pemufakatan soal penetuan harga tiket pesawat itu. Hanya saja, Ia enggan menyebutkan secara rinci bukti apa saja yang telah dikantongi investigator.
“Tujuan kita adalah mengungkap perjanjian yang dilarang, apapun itu bentuknya. Baik soal perjanjian produksi, operasional, penetapan harga dan lainnya,” ujarnya.
Tanggapan Pelaku Usaha
Terkait kasus kartel tiket ini, Ketua APINDO, Haryadi Sukamdani mendukung KPPU untuk membuka keran persaingan, sehingga ada balancing antara tarif dan layanan. Ini penting, mengingat transportasi udara merupakan tulang punggung industri pariwisata, termasuk bisnis perhotelan. Semester pertama, katanya, industri perhotelan mengalami penurunan yang signifikan dan paling berat di Wilayah Indonesia Timur.
“Jayapura sempat drop 70%, impact nya ternyata begitu besar,” tukasnya.
Bahkan Haryadi menyebut fenomena kenaikan harga tiket ini layaknya equilibrium atau membuat pola pikir masyarakat berubah ‘seolah-olah’ harga yang berlaku saat inilah yang merupakan harga normal, sehingga akhirnya masyarakat pasrah dengan harga tiket yang begitu tinggi.
“Mereka bikin seolah-olah ini sudah biasa harga segini, sehingga lama-lama masyarakat akan berpikir, ya sudahlah,” tukasnya.
Sebaliknya, Ketua masyarakat hukum udara, Andre Rahadian menyebut justru harga tiket yang lama itulah yang merupakan harga yang predatory alias tak wajar, sehingga mengakibatkan ada maskapai yang terpental keluar pasar. Harga tiket yang sekarang, justru dianggap sebagai tiket dengan harga normal. Bila maskapai terus dipaksa untuk menurunkan harga, katanya, bagaimana pun akan berdampak pada performance dari airlines.
“Sekarang kan susah juga, posisi airlines hampir semuanya merugi dan itu berlaku world wide dan airlines Indonesia lebih berat kondisinya,” ungkapnya.