Hasil diskusi publik yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat (LHKP PP) Muhammadiyah menyebut gerakan reformasi Indonesia 1998 digagalkan oleh partai-partai politik yang ada. Pernyataan itu disampaikan oleh para narasumber acara diskusi berjudul “25 Tahun Reformasi: Tantangan Mewujudkan Keadilan Negara Hukum”, Senin (22/5/2023) di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta.
“Partai politik luput diperhatikan sebagai hulu permasalahan politik dan hukum pascareformasi,” kata Bambang Widjojanto sebagai salah satu narasumber. Ia tercatat sebagai Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada saat gerakan reformasi 1998 terjadi. Pria yang akrab disapa BW ini selanjutnya pernah menjadi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga:
Narasumber lain yang hadir juga hampir semuanya terlibat langsung reformasi 1998. Mereka adalah Busyro Muqoddas (Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM), Prof. R. Siti Zuhro (Peneliti Politik Senior LIPI/ BRIN), Usman Hamid (Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia), dan Khoirunnisa Nur Agustyati (Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi/Perludem).
BW menyebut akuntabilitas partai politik sangat buruk. Bahkan, praktik manajemen internal partai-partai politik di Indonesia jauh dari demokratis. “Demokrasi menuntut pembatasan kekuasaan. Bayangkan, sudah 25 tahun ada partai politik yang dipimpin orang yang sama. Belum lagi laporan keuangan yang tidak terbuka ke publik,” kritiknya.
Ia menilai partai politik di Indonesia saat ini bahkan sudah dikuasai oleh konglomerasi. Akibatnya, partai politik tidak mengabdi pada kepentingan aspirasi konstituen. Semua kebijakan partai politik di parlemen sepenuhnya demi kepentingan pemodal dari kalangan konglomerat.
“Kekuatan-kekuatan konglomerasi ini di partai politik jauh lebih dahsyat daripada ketika Orde Baru ditumbangkan,” kata dia. BW mengambil contoh bagaimana banyak pejabat di kabinet dan parlemen adalah pengusaha-pengusaha yang memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan bisnis.
Masalah lainnya adalah para aktivis di kalangan masyarakat sipil sudah dilemahkan. Fenomena yang nyata adalah banyak tokoh masyarakat sipil ikut masuk dalam lingkaran politik praktis. Setidaknya banyak juga yang terbujuk menjabat komisaris di berbagai perusahaan milik negara.