Majelis Vonis Richard Eliezer 1,5 Tahun Bui Hingga Dampak Perppu Cipta Kerja
Terbaru

Majelis Vonis Richard Eliezer 1,5 Tahun Bui Hingga Dampak Perppu Cipta Kerja

Masyarakat perlu tahu beda P2P lending dengan pinjaman online, serikat buruh tolak revisi BPJS melalui RUU Kesehatan, pemerintah usul 7 materi dalam RUU ITE turut dibahas Hukumonline.

Agus Sahbani
Bacaan 2 Menit
Ilustrasi
Ilustrasi

Redaksi Hukumonline menayangkan sejumlah artikel terkait isu hukum setiap harinya. Beragam isu hukum disajikan secara lugas dengan bahasa yang mudah dipahami selalu menghiasi pemberitaan Hukumonline. Untuk Rabu (15/2/2022), Redaksi Hukumonline memilih 5 artikel pilihan yang layak untuk dibaca mulai Majelis vonis Richard Eliezer 1,5 tahun bui hingga Dampak Perppu Cipta Kerja Bila Disetujui Jadi UU. Yuk, kita simak ringkasannya!

  1. Berstatus Justice Collaborator, Majelis Vonis Richard Eliezer 1,5 Tahun Bui

Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada RE) telah dijatuhi vonis pidana 1 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Vonis ini jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 12 tahun penjara. Meski dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, Richard dianggap telah membuat peliknya kasus pembunuhan ini menjadi terang dengan kejujurannya. Atas dasar pertimbangan itu status Justice Collaborator Richard diterima/dikabulkan Majelis Hakim. Simak selengkapnya dalam artikel ini!     

  1. Masyarakat Perlu Tahu Beda P2P Lending dan Pinjamam Online

Di era serba mudah dan serba teknologi informasi saat ini memberikan segudang kemudahan bagi masyarakat. Segala kebutuhan kehidupan terbantu dengan beragamnya inovasi teknologi, khususnya di layanan jasa keuangan. Namun, kemudahan tersebut tidak dibarengi dengan literasi keuangan atau pemahaman yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat selaku yang menjalankan kehidupan. Simak selengkapnya dalam artikel ini!

  1. Kerdilkan BPJS, Serikat Buruh Tolak Revisi UU BPJS Melalui RUU Kesehatan

Pembenahan sektor kesehatan yang dilakukan pemerintah melalui RUU Kesehatan menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil terutama serikat buruh. Salah satunya serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) yang menolak UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS masuk dalam RUU Kesehatan. Simak selengkapnya dalam artikel ini!

  1. Bakal Harmonisasi, Pemerintah Usul 7 Materi dalam RUU ITE

Pengesahan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara langsung berimplikasi terhadap sejumlah materi muatan UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Pemerintah pun menyodorkan perubahan kedua terhadap Revisi UU (RUU) ITE yang tengah berproses di DPR. Simak selengkapnya dalam artikel ini!

  1. Melihat Dampak Perppu Cipta Kerja Bila Disetujui Jadi UU

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 Tahun Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sedang dalam pembahasan di DPR. Hasil pembahasan DPR nantinya bakal menentukan menolak atau sebaliknya. Bila menerima menjadi UU, maka Perppu 2/2022 menggantikan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Simak selengkapnya dalam artikel ini!

Itulah 5 artikel pilihan Redaksi Hukumonline hari ini. Semoga highlight artikel tersebut dapat memberi informasi tambahan bagi Anda. Simak selengkapnya beragam artikel lainnya dalam Berita Hukumonline. Selamat membaca!

Tags:

Berita Terkait