Pencalonan anggota legislatif memiliki porsi yang relatif besar dalam pertimbangan calon pemilih dalam menentukan pilihannya. Setidaknya, atensi publik ini lebih tinggi dibandingkan hanya faktor partai politik yang menaungi caleg tersebut.
Posisi dan dukungan partai politik tidak hanya ditentukan dari persepsi dan kesan partai politik di mata pemilih, namun faktor caleg yang dicalonkan di setiap daerah pemilihan memiliki kontribusi yang besar pada posisi partai politik.
Partai politik berperan penting tidak hanya merekrut kader partai politik atau pendidikan politik, namun juga berperan ‘mengarahkan’ caleg untuk mengikuti alur partai politik. Meski dari awal caleg memiliki independensi dan kemauan sendiri, bukan tidak mungkin akan mengikuti arahan partai politik baik dalam segi yang baik maupun sebaliknya.
Baca Juga:
- Tingkatkan Independensi Kehakiman, Capres Prabowo Janji Naikkan Gaji APH
- Capres Anies Janjikan 'Hotline Paris', Akses Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat
“Sulit memisahkan antara caleg dan parpol, andai kata ada sifat arahan yang tidak memihak kepentingan publik bukan tidak mungkin caleg akan mengikuti karena caleg tidak terlepas dari partai politik. Jadi paling tidak, pilih caleg yang dari awal kita tahu tidak ada rekam jejak buruk, sehingga kita masih bisa sedikit berharap,’’ ujar peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha, Selasa (19/12).
Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional adalah wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Serangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi.
Egi melanjutkan, besarnya pengaruh partai politik terhadap kualitas caleg membuat masyarakat harus jeli melihat rekam jejak caleg maupun partai politik. Kehadiran partai politik salah satunya adalah menjadikan politik untuk menghasilkan para pemimpin yang layak dipilih publik dan menjabat jabatan publik dengan kompetensi dan integritas.