Sosialisasi ini juga diharapkan dapat mengurangi banyak permasalahan terkait pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu. Seperti, penempatan lokasi TPS yang ditempatkan di lokasi yang sulit untuk dijangkau oleh pemilih penyandang disabilitas pengguna kursi roda.
Tidak tersedianya alat bantu coblos di TPS bagi pemilih disabilitas netra, ukuran tinggi meja bilik suara dan meja kotak suara yang sulit untuk dijangkau oleh penyandang disabilitas pengguna kursi roda.
Pelanggaran asas kerahasiaan atas calon atau partai yang dipilih oleh pemilih penyandang disabilitas. Minimnya pemahaman dan pengetahuan dari petugas KPPS terhadap bagaimana membantu dan melayani pemilih penyandang disabilitas yang datang ke TPS. Hingga, pelanggaran atas hak kebebasan penyandang disabilitas untuk memilih sendiri pendampingnya pada saat pemungutan suara.
Kegiatan pendidikan pemilih tersebut diikuti oleh 200 orang penyandang disabilitas yang telah memiliki hak pilih dalam pemilu 2019.
