Seluruh perguruan tinggi harus siap bersikap, memaknai, dan menjalankan segala bentuk kebijakan yang baru khususnya soal akreditasi. Hal ini menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang akan berlaku pada 2025.
Terkait hal itu, Universitas Borobudur mencanangkan strategi bersama untuk mencapai akreditasi unggul yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Rektor Universitas Borobudur, Prof Bambang Bernanthos mengatakan Universitas Borobudur saat ini sedang mengejar akreditasi unggul dan akreditasi internasional.
“Hari ini kami mengundang narasumber dari BAN-PT, Prof Jhoni Najwan selaku anggota dewan eksekutif BAN-PT untuk membantu penyempurnaan dokumen, sebelum kami submit untuk akreditasi khususnya pada program doktor hukum,’’ ujar Prof Bambang saat ditemui Hukumonline di Universitas Borobudur, Senin (8/1).
Baca Juga:
- Prof Tri Hayati: Kontrak Konsesi Tunduk pada Rezim Perizinan Hukum Administrasi Negara
- Pakar Hukum Bisnis Yetty Komalasari Dewi Jadi Guru Besar Baru FHUI
Menurutnya, Universitas Borobudur telah melakukan penyusunan dokumen dan telah melakukan audit internal dan eksternal serta meminta masukan dari BAN-PT untuk penyempurnaan dokumen sebelum melakukan submit akreditasi.
“Kegiatan ini sangat berharga sekali dan beliau menyempatkan diri memberikan wejangan yang memang dibutuhkan. Dari kegiatan hari ini, bisa dilihat dari hal-hal yang tidak terlihat. Kehadiran beliau tadi menyampaikan banyak hal dan itu akan banyak perbaikan untuk kami,’’ kata Bambang.
Dia menjelaskan terdapat banyak ketetapan di dalam Permendikbud tentang Penjaminan Mutu Tinggi, yang mengubah peraturan sebelumnya. Salah satunya soal ketetapan Standar Nasional Perguruan Tinggi, penjaminan mutu serta akreditasi perguruan tinggi, dan akreditasi program studi.