“Kita perlu memastikan aturan teknis khususnya dalam perizinan usaha bursa karbon tidak ekslusif hanya untuk bursa efek tapi terbuka bagi penyelenggara lainnya,” ungkap Bhima.
Salah satu perbedaan yang paling jelas didalam bursa karbon terdapat penjual serta pembeli dan pedagang karbon, sementara bursa efek lebih berperan memfasilitasi investor dengan emiten. Fungsi bursa karbon sebagai price discovery (penemuan harga acuan karbon), sementara bursa efek memiliki fungsi pencarian dana bagi emiten. Usulan bursa efek menjadi penyelenggara bursa karbon menimbulkan beragam pertanyaan besar terhadap desain bursa karbon dan efektivitas perdagangan karbon di Indonesia.
Menurutnya, OJK pun perlu hati-hati dalam merumuskan aturan penyelenggara bursa karbon. Dia melihat pemain bursa karbon ke depannya dapat muncul perusahaan teknologi sebagai penyelenggara yang bukan bagian dari bursa efek. Inovasi yang muncul di ekosistem bursa karbon perlu difasilitasi oleh OJK. Khawatirnya, jika dibatasi hanya bursa efek yang otomatis menjadi penyelenggara bursa karbon akan menghambat laju inovasi dan kedalaman pasar karbon.
“Karena kebingungan dari mekanisme bursa karbon menjadi disinsentif bagi pelaku pasar yang ingin terlibat,” tutup Bhima.
Dalam artikel Hukum Online berjudul ‘Menyongsong Bursa Karbon Indonesia’, Associate Professor dan Pemerhati Hukum Investasi dan Perdagangan Karbon, Rio Christiawan menyampaikan bursa karbon di Indonesia resmi memiliki payung hukum setelah disahkannya UU 4/2023. Secara spesifik bursa karbon disebut dalam Bagian Ketiga Pasal 23 UU 4/2023 yang menggunakan model omnibus law tersebut.
Dengan melihat potensi ekonomi yang sangat besar maka setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No.98 Tahun 2021 Tentang Nilai Ekonomi Karbon dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 (Permen LHK) Tentang Tata Laksana Perdagangan Karbon, dalam perspektif economic analysis of law merupakan hal yang positif. Tujuannya guna memberikan stimulus bagi perdagangan karbon khususnya bagi pihak swasta maupun pemerintah itu sendiri demikian juga merupakan stimulus bagi perdagangan karbon baik dalam pasar mandatory maupun voluntary.
Dengan demikian maka pihak yang telah mendapatkan PBPH (Perizinan berusaha penguasaan hutan) di bidang restorasi dan peruntukan perdagangan karbon dapat memperkirakan besaran volume karbon yang akan diperdagangkan di pasar voluntary. Pasal 7 Permen LHK 21/2022 tersebut telah memberi batasan yang jelas mengenai volume karbon yang dapat diperdagangkan beserta besaran bagi NDC Indonesia dan cadangannya. Demikian juga Pasal 4 ayat (2) Permen LHK 21/2022 juga memberikan petunjuk yang jelas bagi penyisihan unit karbon bagi pencapaian NDC terkait komitmen NDC Indonesia pada 2030.
“Dengan diterbitkannya Permen LHK 21/2022 maka menjadi jelas bahwa praktik perdagangan karbon dapat segera direalisasikan di tahun 2023,” ungkap Rio dalam artikel tersebut.