Regulatory sandbox merupakan wadah yang bermanfaat untuk mendukung inovasi ekonomi digital berkembang pesat saat ini. Berbagai layanan produk bermunculan pada sebagian besar sektor usaha seperti jasa keuangan hingga kesehatan. Di tengah pesatnya inovasi tersebut, instrumen hukum sebagai pendukung ekonomi digital juga harus dipersiapkan demi melindungi masyarakat.
Head of Economic Opportunities Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Trissia Wijaya, menyampaikan tansformasi digital yang dinamis memunculkan berbagai kemungkinan dalam perkembangan ekonomi digital. Pemerintah bisa menggunakan regulatory sandbox sebagai wadah untuk mengevaluasi kebijakan, untuk mendapatkan kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat akan penggunaan teknologi digital yang aman dan inklusif.
“Di ranah ekonomi digital, efisiensi dan efektivitas produk hukum atau kebijakan dapat dipastikan dengan terlebih dahulu untuk diuji coba dalam sebuah lingkungan dengan skala terbatas. Uji coba ini juga perlu dilakukan dalam situasi terkondisi atau terkontrol dalam jangka waktu tertentu sebelum penerapan sebenarnya,” kata Trissia, Rabu (2/5/2023).
Baca juga:
- Begini Peran Regulatory Sandbox dalam Perkembangan Industri Fintech
- Regulatory Sandbox Dinilai Kurangi Risiko Ketiadaan UU Perlindungan Data Pribadi
Di sinilah regulatory sandbox dapat menyediakan semacam wadah untuk inkubasi dan menguji keandalan instrumen hukum, kebijakan, layanan maupun inovasi atau teknologi. Regulatory sandbox kini digunakan untuk produk financial technology (fintech), kegiatan usaha sektor finansial yang memanfaatkan teknologi digital dalam pengoperasiannya. Namun tidak tertutup kemungkinan dapat digunakan pada produk-produk dari sektor lainnya, seperti sektor kesehatan dan pertanian.
Menurut Trissia, dengan sandbox yang dijalankan selama jangka waktu tertentu di bawah pengawasan pemerintah, efektivitas sebuah regulasi dapat dilihat sebelum diterapkan. Keuntungan lain bagi pemerintah, dapat memahami dampak kebijakan tersebut terhadap konsumen, pasar dan lingkungan pemerintahan. Cara ini dapat membantu pemerintah dalam memfokuskan strategi nasional digitalisasi ekonomi, termasuk segi keamanan serta keinklusifannya.
Dalam ekonomi digital yang identik dengan perubahan secara cepat dan dinamis, kebijakan pemerintah harus dapat mendukung perubahan, inovasi, dan cukup fleksibel bagi pihak yang menerapkannya. Penggunaan pendekatan co-regulation atau koregulasi dapat diujicobakan untuk lebih mengasah ketajaman kebijakan dan produk hukum pendukungnya.