Menurutnya, dalam mendukung penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), diperlukan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah terintegrasi dengan sistem OSS. Nah, bila RDTR sudah terintegrasi dengan OSS, maka mekanisme penerbitan KKPR sepenuhnya berbasis digital.
“Sehingga pelaku usaha tidak perlu bertemu tatap muka dengan pemberi layanan dan dapat memitigasi aksi-aksi korupsi seperti potensi suap dan lain sebagainya,” kata Hadi.
Sampai saat ini Kementerian ATR/BPN terus melakukan akselerasi baik dari proses penyusunan dan penerbitan RDTR, hingga pengintegrasian peraturan kepala daerah melalui RDTR dengan OSS. Oleh karenanya, Kementerian ATR/BPN terus mempercepat sektor perizinan ke sistem digital dan diimplementasikan melalui proses yang akuntabel dan transparan.
Sebelumnya, KPK melalui fungsi Pencegahan korupsi, melakukan kajian pada sektor pelayanan pertanahan di Indonesia. Kajian ini mendalami informasi dari masyarakat terkait adanya permasalahan pada layanan penerbitan sertifikat pertanahan yaitu berupa akses pengguna layanan pertanahan banyak melalui kuasa, ketepatan waktu penyelesaian layanan sangat rendah, tambahan biaya layanan pertanahan yang tinggi dibandingkan biaya resmi, adanya berkas yang telah selesai namun belum diserahkan dan pengawasan lemah.
Sebelumnya, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana juga menyampaikan, kegiatan ini menjadi salah satu tujuan pelaksanaan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi kepada Penyelenggara Negara. Pada Tahun 2023, KPK memilih 6 (enam) kementerian/lembaga dan 36 pemerintah daerah (Pemda) dengan memusatkan perhatian pada 8 (delapan) area intervensi, dimana salah satunya pada sektor perizinan.
Wawan menjelaskan para peserta PAKU Integritas Tahun 2023 akan mendapat pembekalan antikorupsi dan diskusi terkait upaya inisiatif strategis, capaian, tantangan dan kendala yang akan dihadapi dalam pemberantasan korupsi, serta upaya membangun budaya integritas di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Selain itu, KPK juga membekali kegiatan kepada para pasangan penyelenggara negara.
“Selain kepada pimpinan dan pejabat kementerian/lembaga, KPK juga menyampaikan pembekalan integritas antikorupsi kepada pasangannya. Tujuan itu dilakukan agar dapat menggali dan meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait Pencegahan korupsi berbasis keluarga,” kata Wawan.