“Ketika para pihak telah menyepakati SIAC rules, maka secara tidak langsung mereka juga menyepakati implementasi EIR. Karena EIR merupakan bagian tak terpisahkan dari SIAC rules,” jelasnya.
Sekadar informasi, tak hanya bagi Indonesia, konsep EIR ini ternyata juga merupakan konsep yang masih sangat baru di dunia internasional. Bahkan saat hukumonline menanyakan kepada beberapa peserta pelatihan yang diadakan SIAC Academy di Jakarta pada tanggal 6 hingga 7 Juli lalu, tak sedikit yang mengaku belum pernah mengimplementasikan EIR dalam praktik arbitrase. Kendista bahkan menyebut bahwa SIAC merupakan institusi pertama di Asia yang menerapkan EIR.
Senior Associate Assegaf Hamzah & Partner, Simmon Barry Sasmoyo, mengemukakan memang di Indonesia sendiri untuk putusan yang belum final layaknya interim order, tidak ada juru sita yang bisa melaksanakan putusan itu. Putusan arbitrase yang sudah final saja, juga tak mempunyai jurusita langsung sebagai instrumen yang bisa memaksa para pihak untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh majelis arbitrase. Artinya untuk eksekusi harus tetap didaftarkan ke Pengadilan Negara asal objek aset berada.
Bahkan untuk putusan pengadilan final saja, katanya, untuk melacak asetnya juga sangat susah, kecuali perusahaan target adalah public company. Hal ini penting mengingat dalam memohonkan eksekusi aset oleh pengadilan, pengacara perlu menyediakan informasi sendiri ke pengadilan, sehingga pengadilan bisa bergerak untuk mendekati aset.Kalau memang daftar aset tak ada di public reliable document, tingkat kesulitan untuk eksekusinya jelas akan berbeda.
“Di Indonesia perkara mengamankan aset merupakan pekerjaan yang sangat sulit, akan sangat worth it bila emergency arbitration diterapkan di Indonesia,” ujarnya.