“Saat saya FGD dengan asosiasi perusahaan fintech, ada beberapa fintech dari Yogyakarta bertanya ke BI di wilayah itu tentang regulatory sandbox. Ternyata, setelah ditanya, pihak BI sana (Yogyakarta) enggak ngerti tentang itu,” ungkapnya.
Meski demikian, Bambang berharap penerapan regulatory sandbox tersebut dapat meningkatkan kredibilitas industri fintech di Indonesia. Selain itu, pendampingan pemerintah selama ini tidak menghambat pertumbuhan perusahaan fintech. “Upaya BI tersebut juga harus didukung dengan kemudahan berinvestasi di Indonesia. Soalnya, dari sisi (pengurusan) perizinan badan hukumnya saja masih perlu berbulan-bulan, belum lagi pengurusan hak ciptanya. Ini yang masih jadi problem,” kata Bambang.