Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus sengketa hasil Pilpres 2024. Hasilnya menolak permohonan yang diajukan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Putusan MK tersebut mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk Pakar Hukum Tata Negara Bivitri ‘Bibip’ Susanti.
Menurut Bibip, putusan MK tersebut akan memberikan efek jangka panjang. Tidak hanya berefek di tatanan penguasa pemerintah, melainkan juga akan berefek pada kehidupan sehari-hari masyarakat.
Baca juga:
- Serba-Serbi Cerita Hasil Sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi
- Mengenal Ragam Putusan MK Terkait Sengketa Hasil Pemilu
“Dalil soal nepotisme yang tidak bisa dibuktikan menurut MK itu akan berefek jangka panjang. Dirasakan atau tidak, tapi persepsi soal hukum khususnya soal nepotisme akan dianggap tidak apa-apa,” jelas dosen Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STHI Jentera) ini dalam diskusi yang dilaksanakan di Space/X Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, Rabu (24/04/2024) malam.
Ia melanjutkan, keluarnya putusan MK seakan-akan melanggengkan kegiatan nepotisme. Hal itu akan berdampak hingga ke akar rumput. Apalagi dalam waktu dekat akan ada pemilihan Pilkada dan rekrutmen Aparatur Sipil Negara yang dikhawatirkannya akan berkacara dari proses pemilu soal tidak adanya nepotisme pada pencalonan salah satu paslon.
Jauh sebelum soal nepotisme tersebut dibawa kejalur MK, telah banyak terjadi di pemerintahan daerah suatu keluarga dapat menjabat satu daerah. Praktik serupa akan lebih masif terjadi, karena MK secara tidak langsung terkesan menyatakan bahwa nepotisme bukanlah sebuah persoalan yang darurat dan perlu ditindak tegas.
“Dampaknya luar biasa, di level bupati, gubernur, ASN, sampai direktur perusahaan swasta. Bayangkan semua policy maker maupun pelayanan publik hasil dari nepotisme, yang akan dirugikan ya kita karena tidak mendapat pelayanan publik yang berkualitas,” ucapnya.