Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi mengenai batas usia capres dan cawapres menjadi berusia 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah menggambarkan perdebatan alot di antara hakim.
"Putusan yang mengabulkan syarat alternatif pernah atau sedang menjadi kepala daerah juga menggambarkan perdebatan alot di antara hakim," kata Bivitri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/10).
Sebab, kata dia, ada dua hakim konstitusi yang menyatakan argumen berbeda tetapi kesimpulan sama (concuring opinion), dan empat hakim konstitusi yang menyatakan berpendapat berbeda (dissenting opinion).
Baca Juga:
- Prof Saldi Isra Beberkan Misteri Putusan Syarat Usia Capres-Cawapres
- MK Buka 2 Pintu Masuk Syarat Usia Capres-Cawapres Pemilu 2024
- Putusan Syarat Capres-Cawapres Dinilai Langgar Asas Erga Omnes
"Memang pada akhirnya posisi 5-4 tidak mempengaruhi kekuatan putusan. Putusan itu tetap harus dilaksanakan sesuai amar putusan. Tetapi dinamika itu, ditambah dengan pendapat berbeda dari hakim Saldi Isra yang menyorot penalaran hukum yang tidak wajar menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang tajam dan menguatkan karakter politis putusan itu," ucap Bivitri yang merupakan dosen STHI Jentera.
Dia memaparkan bahwa ada tiga pola dari tujuh perkara menyangkut batas usia capres dan cawapres yang diputus oleh MK pada Senin (16/10), yakni (1) batas umur saja untuk perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI); (2) disamakan dengan penyelenggara negara untuk perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan Partai Garuda dan perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan kepala daerah; (3) serta disamakan dengan jabatan yang dipilih melalui pemilu (elected officials) lainnya, termasuk di level daerah.
Apabila menggunakan logika atau penalaran hukum yang wajar, lanjut dia, begitu pola satu ditolak dengan alasan kebijakan hukum terbuka, mestinya pola dua dan tiga sudah ditolak dengan alasan itu pula.