Tak percaya? Tengoklah pasal 59 ayat (2), yang berbunyi: Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
Politisi PKB asal Sulawesi Utara itu menambahkan, jika hakekat Pilkadal adalah menjaring putra daerah terbaik untuk menjadi pemimpin daerah, maka persyaratan yang diatur pasal 59 UU Pemda akan menjadi batu sandungan. Pasal itu cenderung akan mempertahankan orang-orang status quo. Sebab dengan ketentuan ini, putra terbaik daerah tertentu yang tidak berpartai atau tidak diusung partai, mustahil menjadi pemimpin daerah. Memang, pintu bagi calon perseorang tidak tertutup sama sekali. Tetapi mekanismenya tetap harus lewat partai. Dengan aturan itu, partai besar memaksa agar calon dari partai kecil tidak masuk, agar calon independen tidak masuk, kata Tinggogoy.
Mantan Ketua Fraksi TNI/Polri di DPR itu berharap agar pintu bagi orang-orang yang kapabel di luar partai besar dibuka. Untuk memenuhi harapan itu, Tinggogoy bersama sejumlah orang yang peduli sedang menempuh upaya hukum lewat Mahkamah Konstitusi.