Sementara di lingkup instansi pusat, Kemenpan RB bakal membuat rekomendasi tindak lanjut pemberian sanksi terhadap PPK yang tidak mengeluarkan SK PTDH. Seperti penyampaian rekomendasi kepada presiden. Kemudian, BKN bakal melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap instansi pusat dan daerah. “Untuk terus menyisir data PNS tipikor yang BHT dengan tembusan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi,” katanya.
Sebelumnya, terdapat radiogram Mendagri No. 080/4393/SJ tanggal 28 Mei 2019 tentang peringatan kepada PPK Instansi Daerah. Tujuannya agar PPK segera memproses PTDH berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Data PTDH PNS Tipikor 1 Agustus 2019
PNS Tipikor BHT | Data BKN | SK PTDH Ditetapkan |
Instansi Pusat | 98 | 84 |
Instansi Daerah | 2.259 | 1.822 |
Total | 2.357 | 1906 |
Sumber: Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN
Terpisah, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Ferdian Andi menyarankan agar Kemenpan RB membuat aturan mekanisme yang lebih ringkas untuk proses pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang tersandung kasus pidana apapun yang berkekuatan hukum.
“Karena ini untuk menjaga marwah lembaga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang clear and clean demi mewujudkan good governance,” ujarnya.
“Kita berharap, Kemenpan-RB, Kemendagri, BKN, dan para pemangku kepentingan lain agar segera mengubah aturan yang rumit dan birokratis itu agar lebih praktis dan efisien,” ujar Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara ini.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Dewi Anggraeni mengingatkan pemerintah harus segera memproses sejumlah PNS lain yang belum diberhentikan secara tidak hormat. Dia meminta Mendagri Tjahjo Kumolo bersikap tegas terhadap 101 kepala daerah agar bisa segera memecat PNS yang terlibat kasus korupsi.
Meski begitu, dirinya memberi apresiasi tindakan pemerintah yang sebagian besar sudah memecat ribuan PNS yang terlibat kasus korupsi. “Namun bagi PNS terlibat tipikor yang belum dipecat perlu perhatian khusus agar segera diproses administrasi pemecatannya. Ini dianggap tunggakan dan harus segera diselesaikan.”