Menteri Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Armida Alisjahbana mengatakan pemerintah akan fokus pada pengentasan kemiskinan dalam program kerja pada tahun 2014. Keputusan ini diambil guna memenuhi komitmen pemerintah untuk mengurangi jumlah kemiskinan pada 2014.
"Rapat koordinasi kali ini guna membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pagu indikatif 2014. Intinya kita ingin mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang di dalamnya termasuk soal kemiskinan," kata Armida saat ditemui di Kantor Bappenas Jakarta, Senin (08/4) kemarin.
Guna mencapai target penuntasan kemiskinan, Armida mengatakan pemerintah tidak terlalu memprioritaskan target pertumbuhan ekonomi. Artinya, kebijakan yang nanti akan dikeluarkan oleh pemerintah pada 2014 akan condong kepada penuntasan kemiskinan. Sesuai RPJMN, penuntasan kemiskinan ditargetkan sebesar 10 persen.
Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan, Agus Martowardojo. Agus mengatakan rencana pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 2014 yang ditargetkan sebesar 7 persen tidak mungkin tercapai. Selain fokus kepada soal kemiskinan, pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan hanya sebesar 4,8 persen cukup berat untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7 persen. "Target 7 persen itu terlalu tinggi. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi 2014 itu kita targetkan 6,3-6,8 persen," kata Agus.
Adapun rencana pagu indikatif 2014 unntuk perkuatan program penanggulangan kemiskinan diperkirakan Rp47.265 miliar. Pendanaan tersebut rencananya akan dialokasikan untuk program beras miskin (raskin) sebesar Rp23.100 miliar melalui peningkatan kegiatan alokasi beras menjadi 20 kilogram/keluarga/RT/Bulan dengan tetap membayar Rp1.600.
Sebanyak Rp9.240 miliar akan dialokasikan kepada program beasiswa siswa miskn (BSM) dengan cakupan BSM sebanyak 15,4 juta siswa (29 persen dari jumlah siswa), mendekati angka 25 persen rumah tangga miskin Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebanyak 15,5 juta siswa (29,1 persen dari jumlah siswa). Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebesar Rp14.925 miliar.
Armida menjelaskan, dana PNPM tersebut akan digunakan melalui kegiatan pengalokasian tetap seperti tahun 2013 dengan meliputi seluruh kecamatan. Porsi ekonomi produktif ditingkatkan dengan pendampingan dan pengawasan yang lebih baik kepada 273 Kecamatan. "Selain itu juga ada Program Keluarga Harapan (PKH)," ungkapnya.