Banyak perkara yang ditangani Trimoelja adalah perkara besar dalam arti menarik perhatian publik, dan melibatkan orang besar. Tengok misalnya, ketika ia menjadi koordinator tim penasihat hukum Panglima TNI Endriartono Sutarto melawan The Washington Post. Padahal, Trimoelja pernah menjadi sasaran tembak ketika Pangdam Brawijaya melaporkan dirinya ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Trimoelja bahkan menyandang predikat tersangka, sebelum akhirnya laporan ke polisi dicabut di era Pangdam Brawijaya baru, Ryamizard Ryakudu.
Berkaitan dengan penanganan perkara Panglima TNI melawan The Washington Post ada kejadian menarik yang diceritakan Pak Tri –begitu ia biasa disapa kolega—kepada hukumonline. Sewaktu pertemuan di Cilangkap, ia didesak untuk menyebut berapa honorarium atas jasa advokatnya. Di depan sejumlah jenderal dan laksamana, Trimoelja menyebutkan bahwa membela kepentingan TNI dalam kasus ini adalah suatu kehormatan buat dirinya, kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia bukan anti-TNI. “Saya seorang patriot, seorang nasionalis,” tegasnya. “Karena itu, untuk kasus ini saya nggak mau dibayar,” sambungnya.
Beberapa pengacara lain yang diminta bergabung akhirnya kikuk mengetahui Pak Tri tidak mau dibayar. Kepada koleganya Pak Tri meminta mereka deal sendiri dengan pemberi kuasa.
Pigura ucapan terima kasih dari Panglima TNI Endriartono Sutarto kepada Trimoelja D. Soerjadi. Foto: NEE
Kali lain, advokat kelahiran Surabaya 7 Januari 1939 itu menjadi kuasa hukum media, seperti dalam kasus pengusaha Tomy Winata melawan Pimred majalah Tempo Bambang Harymurti. Ketika Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto ditetapkan polisi sebagai tersangka, Trimoelja mewakili kedua Wakil Ketua KPK nonaktif itu ke Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan judicial review.
Nama Trimoelja juga banyak bersinggungan dengan Megawati Soekarnoputri. Ketika Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pecah akibat politik, Trimoelja ditunjuk sebagai Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia, sebuah tim hukum yang membela kepentingan kubu Megawati. Mereka menggugat keabsahan Kongres PDI di Medan ke PN Surabaya. Pemerintah mengakui PDI kubu Suryadi. Ketika Megawati digugat ke PN Jakarta Selatan atas pemecatan seorang Ketua DPRD, Trimoelja ditunjuk sebagai kuasa hukum.
Dalam kasus BLBI, Trimoelja pernah diminta memimpin tim hukum untuk mendampingi (mantan Menko Perekonomian) Budiono. Dan tahun lalu, namanya ditunjuk sebagai ketua tim pembela Basuki Tjahaja Purnama, sebuah kasus yang sangat menarik perhatian publik pada masanya.
Meskipun pernah menangani banyak perkara besar, Trimoelja tetap menyebut dirinya sebagai pengacara pedesaan. Dalam banyak perkara besar itu, tugas seorang advokat adalah meyakinkan hakim di pengadilan bahwa jaksa –dalam perkara pidana—gagal membuktikan dakwaan. “Saya tidak cari popularitas, saya tidak butuh panggung,” ujarnya dalam perbincangan di kantornya di Surabaya. (NEE)