Dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT), misalnya. Penegak hukum tidak bisa berhenti pada pihak yang terkena OTT. “Siapa yang menyuruh, peran dia seperti apa. Master mind ini harus utuh juga melihatnya,” kata Armansyah kepada hukumonline, Senin (29/10).
Armansyah berpendapat pengendali perusahaan memiliki hak untuk memberikan kuasa kepada direksi, selaku pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terhadap perusahaan. Kuasa direksi, lanjutnya, bisa menjadi tidak terbatas sebagai perluasan kewenangan dari yang memberi kuasa yakni pengendali perusahaan. Dalam konteks ini, kuasa yang diberikan kerap dilakukan secara lisan, tanpa adanya keterangan tertulis.
Jika demikian, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pihak pengendali perusahaan? Armansyah menyebutkan, pun pengendali perusahaan memiliki batasan-batasan pertanggungjawaban, hal tersebut harus dilihat ke Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perusahaan (AD/ART). Penegak hukum tidak boleh gegabah dalam menyidik keterlibatan pengendali perusahaan.
“Makanya memang ini tidak boleh gegabah, strategic juga. Poin saya, tanggung jawab perseroan bisa dilihat dari tanggung jawab mutlak karena memang tersamar sebagai artificial person PT. Selama ini yang dipersalahkan hanya bawahan yang tidak terlibat langung dalam perusahaan tersebut, top manajemen harusnya bisa diminta pertanggungjawaban dan korporasi juga bsa diminta pertanggungjawaban,” ungkapnya.
Jika merujuk kepada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kata Armansyah, pengendali perusahaan yang berada diluar direksi memang tidak diatur secara implisit. Tetapi di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, pihak swasta bisa dijerat sebagai pihak yang ikut serta dalam konteks tipikor.
Meski dalam penerapannya cukup bisa karena di UU PT tidak mengatur secara tegas, namun UU Tipikor bisa dijerat ke pengendali perusahaan dalam konteks adanya kerugian ekonomi dan keuangan negara. Pengendali perusahaan imungkin berada di luar struktur pengurus perseroan. “Di UU PT di luar direksi tidak ada aturan secara implisit, UU Tipikor ‘kan bisa pihak swasta dijerat ikut serta dalam konteks pelanggaran tipikor. Tapi dalam praktik agak sedikit bias karena di UU PT tidak ada aturan secara tegas. Kadang KPK juga harus lihat-lihat case-nya ini, pelibatan dari orang-orangnya seperti apa. UU Tipikor swasta bisa djerat dalam hal ada unsur ekonomi dan keuangan negara,” jelasnya.
(Baca juga: Bukan Pengurus Perseroan Tak Berarti Lepas dari Hukum).
Senada dengan Armasnyah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Akhiar Salmi, menyatakan bawha pihak yang berada diluar struktur perseroan, termasuk pengendali perusahaan, dapat dijerat dalam kasus tipikor karena adanya hukum penyertaan. Pasal 55 dan 56 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur hukum penyertaan tersebut.
Dalam Pasal 55, pelaku dikategorikan dalam empat kategori pelaku yakni melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan, dan membujuk seseorang untuk melakukan. Sementara Pasal 56 kategori pelaku adalah membantu. Siapapun yang diduga adanya keterlibatan dalam kasus tipikor, akan dikaitkan dengan Pasal 55 dan 56 karena dugaan tersangka yang lebih dari satu orang.
Adapun sejauh mana kewenangan dan tanggungjawab serta batasan pengendali perusahaan tergantung kepada isi AD/ART. “Ada konstruksi hukum, bisa saja pengendali perusahaan tidak ada kaitan sama sekali, atau ada pihak yang memaksa sehingga pelaku tidak dihukum, tapi yang memaksa yang dihukum,” katanya.
Pihak-pihak yang diduga terlibat memiliki hak untuk membantah keterlibatan dalam kasus tipikor sebagai asas praduga tak bersalah. Yang terpenting, AD/ART jelas mengatur pihak-pihak yang bertanggungjawab jika perusahaan tersandung kasus korupsi.