Rencana kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) Tahun 2022 terus menjadi perhatian kalangan pekerja/buruh. Sebab, selain mengacu UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, besaran kenaikan upaha minimum ini dimungkinkan tidak sesuai harapan kaum pekerja/buruh dengan dalih pandemi Covid-19 yang memukul kondisi perekonomian nasional yang belum pulih.
“Untuk itu, Pemerintah perlu melakukan dialog dengan perwakilan serikat pekerja dan pengusaha,” ujar anggota Komisi IX DPR Saleh Partonan Daulay melalui keterangan tertulis, Jumat (29/10/2021). (Baca Juga: Pemerintah: Penetapan Upah Minimum 2021 Bakal Naik, Tapi…)
Saleh mengatakan dialog secara tripartit sebagai bagian dalam proses merumuskan kenaikan upah tersebut secara proporsional. Diharapkan dengan dialog dapat ditemukan titik temu berapa besaran angka kenaikan UMP maupun UMK berdasarkan parameter dan indikator yang rasional. “Usulan kenaikan upah terus digulirkan serikat pekerja. Pemerintah pun seharusnya merespon dengan mengakomodir suara kalangan serikat pekerja sepanjang logis,” kata Saleh.
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu menegaskan dialog tripartit amat penting agar nantinya keputusan pemerintah terkait kenaikan upah minimum tahun 2020 ini dapat memuaskan semua pihak. Di sisi lain, di tengah terpukulnya dunia usaha akibat pandemi Covid-19 berkepanjangan, kalangan pengusaha pun perlu didengar. “Harapannya dengan kenaikan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) secara umum berdampak positif terhadap perekonomian nasional.”
Sementara anggota Komisi IX DPR Netty Prasetyani meminta Kementerian Ketenegakerjaan merespon memberikan perhatian khusus terhadap usulan kenaikan UM dan UMK. Pemerintah jangan hanya merespon dan mendengar masukan dari kalangan pengusa, tetapi mendengar juga masukan dari kalangan serikat pekerja. Untuk itu, dia mendukung dialog tripartit yang difasilitasi pemerintah untuk menemukan jalan tengah antara tuntutan pekerja dan kepentingan pengusaha.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu memahami paham kondisi saat ini, berat bagi kalangan pengusaha akan tuntutan kenaikan upah minimim pekerja. Tapi di lain sisi, kebutuhan hidup layak terus meningkat. “Karena kenaikan upah minimum ini juga penting untuk menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan penetapan upah minimum tahun 2022, salah satunya dengan menggelar dialog bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit nasional (BP LKS Tripnas). Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, mengatakan dialog itu sebagai persiapaan dan penyamaan pandangan terkait mekanisme penetapan upah minimum yang sejalan dengan UU 11/2020 dan PP 36/2021. Indah mengatakan dalam dialog tersebut Depenas dan BP LKS Tripnas sepakat mendorong penetapan upah minimum sesuai PP Pengupahan.