Hal senada disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina PERADI, Otto Hasibuan. Menurutnya, para advokat yang terdaftar sebagai anggota di Grand Slipi Tower harus memiliki pengetahuan luas dan mengerti berbagai peraturan terkait perkembangan sistem teknologi informasi. Bagaimanapun inilah bagian dari profesionalitas dan kredibilitas anggota sebagai profesi advokat yang memberikan bantuan hukum.
Di samping itu, sebagai organisasi advokat, PERADI telah bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi untuk mengadakan bimbingan teknis dalam bidang pengujian undang-undang (judicial review) yang pertama kali diselenggarakan MKRI. Rencananya, bimtek akan dilaksanakan di Pusdiklat Pancasila dan Konstitusi, MKRI, Cisarua, Bogor pada 10-13 Maret mendatang.
Kepedulian PERADI terhadap kemajuan pendidikan hukum juga terwujud dalam kompetisi Simulasi Peradilan Tata Usaha Negara (National Moot Court Competition) yang telah berlangsung pada 7-9 Februari lalu. Diikuti oleh perwakilan fakultas hukum beragam universitas di Indonesia, NMCC fokus pada praktik beracara di bidang Tata Usaha Negara, sebab bidang ini berkaitan dengan konsep good governance dalam rangka mendukung gagasan Presiden RI, Joko Widodo: omnibus law.
Artikel ini merupakan kerja sama Hukum Online dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). |