Pesan ke DPR dan Presiden
Tokoh lain, Buya Syafi'i Maarif meminta Komisi III DPR tidak memilih para pimpinan KPK hanya berdasarkan pragmatism politik semata. Menurutnya, pemilihan pimpinan KPK berdasarkan politik pragmatis merupakan pengkhianatan terhadap bangsa. Hal ini lantaran Indonesia sudah dalam kondisi darurat korupsi.
"Saya berharap Komisi III itu jangan memilih berdasarkan pragmatisme politik. Itu harus betul-betul memperbaiki negeri ini. Korupsi ini kan sudah seribu orang yang ditangkap KPK, korupsi tetap saja berjalan, ya. Saya katakan sudah seperti narkoba," kata Buya dalam diskusi yang sama.
Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah ini juga mengajak seluruh elemen bangsa termasuk Pansel, Presiden Joko Widodo, serta Komisi III DPR memperkuat Lembaga Antikorupsi sebagai wujud mencintai Indonesia. Termasuk terus mendorong kekompakan para pimpinan KPK itu sendiri.
Buya juga menyampaikan harapan kepada Presiden Jokowi nantinya benar-benar mempelajari seluruh capim KPK yang disodorkan Pansel. Buya Syafii yang juga anggota Dewan Pengarah BPIP berharap 10 nama yang nantinya diserahkan Jokowi ke DPR memiliki rekam jejak yang baik dan bersih.
"Setidak-tidaknya yang memimpin KPK itu yang catatan hitamnya sedikit atau tidak ada sama sekali. Itu saja," harapnya.
Seperti diketahui, seleksi Capim KPK saat ini memasuki tahap wawancara dan uji publik atau seleksi tahap akhir. Dari 20 kandidat yang mengikuti tahap ini, Pansel nantinya akan menyerahkan 10 nama ke Presiden Joko Widodo. Kemudian, 10 nama tersebut nantinya diserahkan ke DPR untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test. Untuk itu, peran Komisi III DPR cukup penting menentukan lima orang yang akan memimpin Lembaga Antikorupsi periode 2019-2023.