Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan target kepada Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil, agar tahun depan (2017) minimal bisa menyelesaikan 5 juta sertifikat, tahun 2018 minimal 7 juta dan tahun 2019 minimal 9 juta tanah masyarakat sudah harus berseritifikat.
Untuk itu, menurut Jokowi, mulai saat ini dirinya akan memantau, mengontrol, dan mengecek tiap kantor BPN dengan caranya sendiri. “Jangan lagi ada yang berbelit belit, yang gampang dimudahkan, yang mudah dicepetkan. Jangan diruwet-ruwetkan, apalagi pakai minta pungli, hati-hati,” tegas Presiden Jokowi seperti dilansir dalam situs Setkab, Senin (10/10).
Jokowi menegaskan kembali peringatannya agar segenap petugas Kementerian Agraria/BPN berhati-hati kalau dirinya sudah menyampaikan peringatan seperti itu. Jangan ada yang berani coba-coba. “Mata saya ada di mana-mana, mata saya memang hanya dua tapi intelijen ada di mana-mana. Kalau saya sudah perintah diawasi, pasti diawasi,” tegasnya.
Menurut Jokowi, agar rakyat dipermudah dan diberi kepastian untuk mendapatan sertifikat. Oleh karena itu, Presiden ingin prosesnya dibuat lebih sederhana, lebih mudah, lebih cepat, dan tidak ada pungutan sehingga lebih murah. Tidak seperti yang pernah dialaminya sendiri dalam pengurusan sertifikat tanah.
“Pernah ngalami sendiri. Geleng-geleng saya ngurus,” ujar Jokowi. (Baca Juga: Kendala Sertifikasi Tanah Masih Dialami Masyarakat)
Karena sudah diberi amanah oleh rakyat, Presiden menegaskan, dirinya tidak mau kejadian apa yang dulu dialami, sekarang dialami oleh masyarakat. “Jangan sampai rakyat kecil dipersulit kemudian yang gede lebih mudah, jangan dibalik seperti itu, sekali lagi hati-hati. Kalau sudah ada yang ngomong betul-betul, berarti yang betul. Semua warga harus mendapatkan pelayanan dengan standar yang sama, dengan kualitas yang sama,” tegas Presiden.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk memberantas calo tanah. Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK Jakarta, Jumat (23/9).
"Pelayanan masyarakat juga akan dikerjakan dengan BPN dan KPK khusus yang berhubungan dengan calo atau oknum yang menyalahgunakan kewenangannya," kata Laode.
Ia mengatakan, KPK juga mendukung apa yang dikerjakan Menteri Agraria dan KPK bekerja sama dengan Menteri Agraria untuk menghilangkan calo-calo tanah, apalagi melibatkan orang dalam. Laode menyampaikan hal itu setelah bertemu dengan Sofyan Djalil di KPK.
"Pak Menteri dan KPK sedang melakukan kajian, salah satunya sudah dimulai sejak 5 tahun lalu, satu tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan di ATR dan BPN termasuk misalnya HGU (Hak Guna Usaha) termasuk peningkatan hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan sertifikat orang per orang yang berhubungan pencatatan kekayaan negara yang dikelola oleh kementerian APR dan BPN," tambah Laode.
Untuk itu, menurut Jokowi, mulai saat ini dirinya akan memantau, mengontrol, dan mengecek tiap kantor BPN dengan caranya sendiri. “Jangan lagi ada yang berbelit belit, yang gampang dimudahkan, yang mudah dicepetkan. Jangan diruwet-ruwetkan, apalagi pakai minta pungli, hati-hati,” tegas Presiden Jokowi seperti dilansir dalam situs Setkab, Senin (10/10).
Jokowi menegaskan kembali peringatannya agar segenap petugas Kementerian Agraria/BPN berhati-hati kalau dirinya sudah menyampaikan peringatan seperti itu. Jangan ada yang berani coba-coba. “Mata saya ada di mana-mana, mata saya memang hanya dua tapi intelijen ada di mana-mana. Kalau saya sudah perintah diawasi, pasti diawasi,” tegasnya.
Menurut Jokowi, agar rakyat dipermudah dan diberi kepastian untuk mendapatan sertifikat. Oleh karena itu, Presiden ingin prosesnya dibuat lebih sederhana, lebih mudah, lebih cepat, dan tidak ada pungutan sehingga lebih murah. Tidak seperti yang pernah dialaminya sendiri dalam pengurusan sertifikat tanah.
“Pernah ngalami sendiri. Geleng-geleng saya ngurus,” ujar Jokowi. (Baca Juga: Kendala Sertifikasi Tanah Masih Dialami Masyarakat)
Karena sudah diberi amanah oleh rakyat, Presiden menegaskan, dirinya tidak mau kejadian apa yang dulu dialami, sekarang dialami oleh masyarakat. “Jangan sampai rakyat kecil dipersulit kemudian yang gede lebih mudah, jangan dibalik seperti itu, sekali lagi hati-hati. Kalau sudah ada yang ngomong betul-betul, berarti yang betul. Semua warga harus mendapatkan pelayanan dengan standar yang sama, dengan kualitas yang sama,” tegas Presiden.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk memberantas calo tanah. Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK Jakarta, Jumat (23/9).
"Pelayanan masyarakat juga akan dikerjakan dengan BPN dan KPK khusus yang berhubungan dengan calo atau oknum yang menyalahgunakan kewenangannya," kata Laode.
Ia mengatakan, KPK juga mendukung apa yang dikerjakan Menteri Agraria dan KPK bekerja sama dengan Menteri Agraria untuk menghilangkan calo-calo tanah, apalagi melibatkan orang dalam. Laode menyampaikan hal itu setelah bertemu dengan Sofyan Djalil di KPK.
"Pak Menteri dan KPK sedang melakukan kajian, salah satunya sudah dimulai sejak 5 tahun lalu, satu tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan di ATR dan BPN termasuk misalnya HGU (Hak Guna Usaha) termasuk peningkatan hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan sertifikat orang per orang yang berhubungan pencatatan kekayaan negara yang dikelola oleh kementerian APR dan BPN," tambah Laode.