“Ada rekening gotong royong, sistem pajak terintegrasi. Hindari politik dinasti, melawan nepotisme. Kami juga menjalankan sistem integritas tersebut karena tidak ada anggota partai pun yang senang saat anggotanya tertangkap tangan KPK,” terangnya.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menganggap acara yang diadakan KPK ini sangat berguna menunjang integritas partai. Sebab, parpol selama ini memang menjadi sumber pengkaderan calon pemimpin baik di daerah seperti bupati, walikota, gubernur hingga tingkat pusat seperti presiden.
Hampir sama dengan para pimpinan partai lainnya, Muzani mengatakan Gerindra adalah partai yang sudah 10 tahun hadir dan 9 tahun diantaranya berkiprah di pusaran lembaga legislatif. Kaderisasi yang dilakukan Gerindra masih terus dilakukan mulai tingkat kecamatan. Menghadapi Pemilu 2014 lalu ada sekitar 9.500 kader yang dilatih baik Muda maupun Madya, dan dari 2010 hingga sekarang ada pelatihan Gerindra Masa Depan (GMD) yang dilakukan untuk mempersiapakan keberlangsungan partai pada masa datang.
“Dalam pendidikan kader, kami menyampaikan beberapa hal penting bahwa kesadaran akan Pancasila adalah final. Kita adalah garda pengaman Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Di akhir pendidikan kader, kami selalu mengucapkan sumpah kader Gerindra. Dalam sumpah yang paling penting adalah menjaga kepercayaan rakyat, menjaga kepercayan parpol, menjaga keuangan negara, menjaga keuangan partai, dan tidak akan memakan uang negara atau partai. Ini bagian dari ikhtiar kami menjadikan kesadaran korupsi sebagai bahaya,” tuturnya.
Lodewijk Freidrich Paulus, Sekjen Partai Golkar mengatakan di bawah kepengurusan baru ada slogan yang muncul yaitu bersih, bangkit, maju dan menang. Dari slogan ini, menjadi bersih bukan hal yang mudah dengan situasi yang ada saat ini, slogan bersih harus menjadi karakter para kader Golkar.
Konsep integritas politik yang dicanangkan KPK juga mendapat dukungan penuh partai Golkar, seperti sistem perekrutan yang menjadi titik awal. Golkar sendiri mempunyai 10 organisasi masyarakat yang nantinya akan menjadi kader potensial baik untuk pejabat publik ataupun pengurus partai.
Soal kode etik, pihaknya telah membentuk Majelis Etik pada 2018 diketuai tokoh senior partai Golkar secara kolektif selain adanya Mahkamah Partai Golkar. Mereka akan memberi respon pelanggaran yang dilakukan oleh para kader partai Golkar. “Pendanaan partai, sudah mengacu pada UU Parpol dan UU Pemilu. Sumbangan dari APBN/APBD, BPK bisa periksa. Keduanya dari sumbangan yang bisa diaudit. Jangan bilang pendanaan Golkar tidak transparan dan akuntabel,” kata Lodewijk.