Walau demikian, Insan melihat pemerintah dalam posisi yang dilematis, karena adanya kewajiban dari undang-undang untuk menerbitkan PP ini. Padahal, World Intelectual Property Organization (WIPO) sendiri tidak mengatur mengenai definisi merek terkenal.
Bukan cuma WIPO yang tidak mengatur mengenai definisi merek terkenal, dalam konvensi Paris 1883 juga tidak diatur, tetapi memang perlu perlindungan terhadap merek terkenal, tandas Insan.
Meyakinkan hakim
Justisiari Perdana Kusuma, praktisi HKI dari kantor hukum Soemadipradja & Taher, menyambut baik adanya PP Merek Terkenal ini. Menurutnya, hingga kini seringkali Dirjen HKI meluluskan pendaftaran merek dagang terkenal oleh pihak yang bukan pemilik sebenarnya. Dalam hal pendaftaran, PP ini sangat penting agar internal direktorat merek memiliki pedoman mengenai merek terkenal, ujarnya.
Berdasarkan pengalamannya saat mengajukan pembatalan merek, tidak jarang dia mengalami kesulitan untuk meyakinkan hakim mengenai suatu merek terkenal. Sebab, pembuktian dilakukan secara subjektif. Sehingga penentuan merek terkenal sangat bergantung pada diskresi hakim.
Sedangkan Insan berpendapat bahwa semakin banyak putusan yang diputus oleh seorang hakim, maka hakim itu berkesempatan untuk bisa secara lebih objektif menentukan suatu merek bisa dikatakan terkenal atau tidak.
Pola pikir hakim di Jerman, Jepang atau negara lainnya tidak akan sama dengan di Indonesia. Sehingga kalau kita gegabah memberikan definisi itu akan dinilai berlebihan, dan membuat undang-undang kita menjadi TRIPs-less, komentar Insan.