Presiden Joko Widodo menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/8). Rapat paripurna dipimpin Ketua MPR Zulkifli Hasan didampingi para wakil ketua MPR juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, menteri Kabinet Kerja dan Presiden ketiga BJ Habibie, Presiden kelima Megawati, serta mantan Wapres Try Sutrisno dan Boediono.
Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara adalah sebuah konvensi ketatanegaraan yang baik. Dengan begitu, seluruh rakyat Indonesia mengetahui apa saja yang dikerjakan lembaga-lembaga negara dan menghadirkan semangat keterbukaan dan akuntabilitas yang bertujuan meningkatkan kepercayaan dan dukungan rakyat kepada lembaga-lembaga negara.
“Forum ini juga menghadirkan semangat kebersamaan dan persatuan antar lembaga-lembaga negara dalam menghadapi tantangan bangsa dan negara terutama dalam memenuhi janji kemerdekaan seperti tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945,” ujar Jokowi.
Kepercayaan rakyat kepada lembaga-lembaga negara, lanjut Jokowi, menjadi sumber kekuatan karena rakyat menghormati, menaruh kepercayaan, dan memberi dukungan terhadap tugas konstitusional lembaga negara. Karena itu kritik dari rakyat kepada lembaga negara harus dimaknai sebagai wujud kepedulian sekaligus harapan rakyat.
“Karena itu forum (Sidang Tahunan MPR) ini sebagai bentuk kebersamaan lembaga-lembaga negara untuk membangun kepercayaan rakyat,” ujar Kepala Negara.
Menurut Jokowi, selama setahun terakhir, MPR terus berperan sebagai rumah aspirasi bersama, rumah kebangsaan, serta pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat. MPR telah mengawal dan memberikan jaminan bahwa sistem ketatanegaraan harus mencerminkan semangat dan jiwa yang merupakan implementasi dari nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Untuk itu, kata Jokowi, MPR telah membentuk Panitia Ad Hoc (PAH) yang diberi tugas untuk mempersiapkan materi tentang reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional, serta penyempurnaan sistem ketatanegaraan.
“MPR juga terus melanjutkan upaya revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Kita mengharapkan agar ada kemitraan intensif antara MPR dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk bersinergi mengawal pembinaan ideologi Pancasila kepada masyarakat, lembaga pemerintah dan negara,” pungkasnya.