Petugas keamanan Mahkamah Konstitusi (MK) Zulhafis menyebut Muhtar Ependy sebagai broker atau makelar kasus sejumlah sengketa Pilkada di MK. Hal itu disampaikan Zulhafis saat menjadi saksi dalam sidang perkara korupsi Walikota Palembang non aktif Romi Herton dan istrinya, Masyito di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/12).
Zulhafis menceritakan, ia menjadi security di MK sejak 2008. Ia berkenalan dengan Muhtar sekitar awal 2013. Ketika itu, Muhtar sedang di berada basement MK bersamaan dengan kerumunan pengunjung sidang sengketa Pilkada Kota Palembang. Saat itu, sedang berlangsung sidang sengketa Pilkada Palembang di MK.
Setelah berbincang ringan, Muhtar meminta nomor telepon Zulhafis. Komunikasi Muhtar dan Zulhafis berlanjut melalui telepon maupun SMS. Muhtar sering menanyakan informasi kepada Zulhafis mengenai jadwal sidang, perkembangan sidang, serta nama-nama pihak yang berperkara dalam sengketa Pilkada di MK.
Hingga akhirnya, pada 5 Juni 2013, Muhtar melalui SMS meminta saran Zulhafis untuk mendekati pihak-pihak yang berperkara di MK. “Ada ide nggak, bagaimana cara ngasih nomor telepon kepada pihak terkait,” kata Muhtar dalam transkrip SMS yang didapat penuntut umum dari telepon genggam Zulhafis.
Zulhafis menjawab, “Kalau kita sudah susah bos, dicurigai banyak intel MK. Tapi, kalau bos gampang. Masuk saja ke ruang tunggu pihak terkait”. SMS itu dibenarkan oleh Zulhafis. Pria asal Palembang ini mengaku, Muhtar menanyakan cara untuk menghubungkan atau memberikan nomor kontaknya kepada pihak berperkara di MK.
Namun, Zulhafis enggan membantu Muhtar untuk berhubungan dengan pihak berperkara karena takut ketahuan Pengawas Internal. Menurut Zulhafis, MK memiliki pengawas internal yang mengawasi semua pegawai MK, termasuk security. Setiap pegawai MK dilarang bertemu pihak berperkara.
Alhasil, Zulhafis hanya membantu Muhtar dengan memasok informasi seputar jadwal sidang, perkembangan sidang, dan perkara-perkara yang masuk ke MK. Seingat Zulhafis, Muhtar kerap menanyakan informasi perkara-perkara sengketa Pilkada dari daerah Sumatera Selatan, salah satunya Pilkada Palembang.
Zulhafis bahkan pernah melihat Muhtar di kursi pengunjung untuk mengamati jalannya sidang. Sepengetahuan Zulhafis, beberapa perkara sengketa Pilkada yang diurus Muhtar, khususnya dari daerah Sumatera, yaitu Palembang, Empat Lawang, Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dan Musi Banyuasin.
“Empat Lawang, Pangkal Pinang, dan Provinsi Maluku kasih info nanti berapa menang suara dan kapan keputusan. Aku sudah pulang,” bunyi SMS Muhtar kepada Zulhafis. Lalu, Zulhafis membalas, “Sudah selesai bos, tapi selisih suara tidak dibacakan. Untuk sidang putusan tinggal tunggu panggilan dari MK. Demikian bos, thx”.
Zulhafis kembali memberikan informasi, “Menang bos. Pemohon selisih suara 400 lebih tinggal vonis saja” yang dibalas Muhtar, “400 apa 941? Vonisnya kapan? Soal Jumat saya ke Palembang sama dia, ketemu Pak Alex sekaligus pelantikan Romi”. Romi yang dimaksud adalah Walikota Palembang Romi Herton.
Selain itu, ada pula sengketa Pilkada Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Walau Muhtar pernah menanyakan informasi soal Pilkada Tanah Laut, Zulhafis tidak mengetahui bagaimana cara Muhtar memakelari sengketa Pilkada tersebut. “Kalau yang Kota Palembang iya, tapi kalau Tanah Laut tidak tahu,” ujarnya.
Untuk memuluskan aksinya, Muhtar pernah mengajak Zulhafis ke apartemennya di Mall of Indonesia (MoI), Kelapa Gading, Jakarta Utara. Zulhafis mengungkapkan, Muhtar mengajaknya untuk mengatur strategi memberikan nomor kontak atau mempertemukan Muhtar dengan pihak-pihak yang berperkara di MK.
Sesuai penuturan Muhtar, lanjut Zulhafis, pertemuan dengan pihak-pihak berperkara itu atas sepengetahuan Akil. Zulhafis mengetahui bahwa Muhtar berhubungan dengan Akil. Untuk diketahui, ketika itu, menjabat sebagai Ketua MK. Akil juga menjadi Ketua Majelis Panel yang menyidangkan perkara sengketa Pilkada Palembang.
“Tapi, saya tidak hadir di apartemennya karena saya takut. Pak Muhtar ini minta mempertemukan atau memberikan nomor kontaknya kepada orang-orang yang berperkara. Itu melanggar etika yang ada di MK. Kami tidak boleh menemui pihak-pihak berperkara, sehingga saya tidak menuruti permintaan beliau,” tutur Zulhafis.
Meski mengaku takut melanggar kode etik, Zulhafis ternyata pernah menerima uang dari Muhtar. Zulhafis menerangkan ia pernah menerima uang pulsa dari Muhtar sebanyak tiga kali. Pertama, Rp1 juta, kedua, Rp500 ribu, dan ketiga Rp1 juta. “Dia ngasih saya sebenarnya untuk kebutuhan lebaran,” terangnya.
Zulhafis membantah jika ia yang meminta uang kepada Muhtar. Mendengar ucapan Zulhafis, penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pulung Rinandoro membuka transkrip SMS antara Zulhafis dan Muhtar. Dari SMS itu, kata Pulung, terlihat bahwa Zulhafis yang meminta uang kepada Muhtar.
| Zulhafis | Pak ini mau lebaran nih |
| Muhtar | Nanti kita beliin tiket lah |
| Zulhafis | Mantap lah bos, tks |
| Muhtar | Coba sms daftar-daftar kabupaten yang masuk selain Sumsel |
| Zulhafis | Ok bos. 12450100766500 atas nama Zulhafis bank BRI bos, tks |
| Muhtar | Sudah saya transfer Rp1 juta |
| Zulhafis | Ok bos, terima kasih banyak. Nanti saya sms perkara yang sudah masuk. Jadwal nanti seperti yang kemarin, banyak. |
Namun, Zulhafis tetap mengelak pernah meminta uang kepada Muhtar. Ia menegaskan dirinya tidak meminta uang, tetapi diberikan oleh Muhtar. Ia juga berdalih kata-katanya yang disampaikan kepada Muhtar melalui SMS hanya karena waktu itu menjelang hari lebaran. “Iya memang itu jelang lebaran,” ujarnya.
Sontak, Pulung merasa prihatin terhadap perilaku Zulhafis yang meminta uang kepada seorang makelar. “Bapak ini salah satu orang yang sebenarnya dipercaya menjaga kewibawaan MK, tapi bapak sendiri yang bermain-main di dalamnya. Apa latar belakang belakang bapak?” Zulhafis hanya terdiam dan tak menjawab.
Sontak, Pulung merasa prihatin terhadap perilaku Zulhafis yang meminta uang kepada seorang makelar. “Bapak ini salah satu orang yang sebenarnya dipercaya menjaga kewibawaan MK, tapi bapak sendiri yang bermain-main di dalamnya. Apa latar belakang belakang bapak?” Zulhafis hanya terdiam dan tak menjawab.