Dia melihat suatu dokumen atau bukti, kemudian dia berpendapat berdasarkan keahliannya apakah perbuatan itu melanggar ketentuan atau tidak, ujar Nasrullah kepada hukumonline, Sabtu (29/1).
Menurut Nasrullah, KUHAP memang tidak mengatur secara detil tentang kesaksian semacam ini. Namun dengan penerjemahan melalui keilmuan hukum, dengan teori hukum dan doktrin terhadap ketentuan pasal 1 angka 28 jo Pasal 186 KUHAP, hal ini dimungkinkan. Selain itu, Nasrullah menegaskan bahwa semangat dalam hukum pidana adalah semangat menegakan kebenaran materil.
Sedangkan Mudzakkir, akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta berpendapat, seharusnya PPATK memberi keterangan atas perbuatan pelanggaran yang dilakukan dalam perkara tersebut. Menurutnya, apabila seseorang terlibat dengan fakta atas suatu peristiwa itu, sebaiknya memberikan kesaksian mengenai fakta tersebut. Untuk keterangan ahli bisa didapat dari ahli lainnya.
Mudzakkir khawatir, sebagai saksi ahli pendapat PPATK akan dipengaruhi oleh fakta yang ada. Atau sebaliknya kesaksian atas fakta dipengaruhi oleh pandangan keahlian. Padahal pemaparan suatu fakta harus disampaikan apa adanya, karena fakta itu tidak bisa ditafsirkan terlebih dahulu. Sedangkan bagi seorang ahli, fakta itu bisa ditafsirkan dahulu. Mudzakkir menilai hal ini adalah persoalan etika dalam hal keaslian dari kesaksian.