Perolehan hasil suara secara hitung cepat atau Quick Count Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nyaris rampung. Berdasarkan hasil pemantauan menunjukkan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan perhitungan cepat dari enam lembaga survei.
Menanggapi hasil perhitungan sementara itu, Tim Hukum Nasional (THN) pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) telah mempersiapkan sejumlah langkah strategis dan skenario yang mungkin terjadi ketika terdapat kecurangan dalam Pemilu 2024. Hal ini menjadi antisipasi THN jikalau riset yang dipaparkan dalam film dokumenter 'Dirty Vote', karena indikasi kecurangan pemilu terjadi secara gamblang.
“Kita sudah membentuk struktur terkait penanganan sengketa hasil Pilpres, termasuk skenario terburuknya juga sudah disiapkan. Jadi tidak hanya plan A atau B tapi juga Z, langkah-langkah apa yang akan diambil sudah kita bayangkan,” kata Ketua Umum THN AMIN Ari Yusuf Amir kepada Hukumonline di Posko Hukum Tim Pemenangan AMIN, Mampang Square, Jakarta, Rabu (14/2/2024).
Ari menilai adanya indikasi kecurangan pemilu dari paparan film dokumenter 'Dirty Vote' merupakan sebuah fakta dan data-data yang dikumpulkan secara baik oleh akademisi dan tidak mengada-ada. Dengan demikian, boleh jadi menjadi gambaran potensial dari apa yang sudah dikumpulkan THN, jauh sebelum film dokumenter tersebut tayang di YouTube.
Baca juga:
- Alasan Dua Advokat yang Terjun di Tim Hukum Capres-Cawapres
- OC Kaligis, Lawyer Senior yang Getol Menulis Buku di Usia Senja
- Ini 3 Syarat Menang Pilpres Satu Putaran Bila Diikuti 3 Paslon
Ketua Umum THN AMIN Ari Yusuf Amir. RES
Sebagai contoh, Ari memaparkan bagaimana intervesi Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tentang bagaimana mobilisasi kepala desa, dana bansos itu menjadi salah satu fakta yang terjadi di lapangan.
“Jadi bukan hal baru tapi fakta yang diberikan berdasarkan analisa. Bahkan secara khusus ini baru mengungkap 30-40 persen dari fakta kecurangan pemilu dan kita punya lebih bahan permasalahan tersebut,” katanya.