Terbaru, 101 Daftar Pinjaman Online yang Terdaftar di OJK!
Terbaru

Terbaru, 101 Daftar Pinjaman Online yang Terdaftar di OJK!

Berdasarkan data per 9 Oktober 2023, ada 101 daftar pinjaman online yang terdaftar di OJK. Berikut daftar selengkapnya.

Tim Hukumonline
Bacaan 2 Menit
Ilustrasi pinjaman online. sumber: pexels.com
Ilustrasi pinjaman online. sumber: pexels.com

Penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending atau yang lebih dikenal dengan pinjaman online kian menjamur di tengah masyarakat. Per 9 Oktober 2023 lalu, OJK merilis data 101 daftar pinjaman online yang terdaftar di OJK. Berikut informasi daftar-daftar perusahaan pinjol resmi di bawah naungan OJK.

Definisi Pinjaman Online OJK

Dewasa ini, akses informasi sangatlah cepat. Semua hal dapat dilakukan dengan gawai dan terhubung secara daring, termasuk memilih pinjaman online OJK.

Penting untuk diketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukanlah lembaga yang memberikan pinjaman online, melainkan sebagai lembaga pengawas. Pinjaman online OJK adalah istilah yang digunakan untuk menyebut pinjaman online yang terdaftar di OJK.

Baca juga:

Saat ini, dasar hukum pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau yang disingkat dengan POJK 10/2022. Dalam hukum, istilah pinjaman online dikenal dengan istilah LPBBTI atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Adapun berdasarkan Pasal 1 POJK 10/2022, Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau LPBBTI atau “pinjaman online” adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet (online).

Pengaduan Pinjaman Online OJK

Apabila seorang konsumen merasa dirugikan atas layanan pinjaman online OJK, konsumen tersebut dapat melakukan pengaduan kepada OJK. Atas aduan yang diterima, OJK dapat melakukan pemblokiran dan pemberhentian usaha.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait