Debat perdana calon presiden (capres) yang diikuti 3 calon yakni Anies Rasyid Baswedan (nomor urut 1), Prabowo Subianto (nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo (nomor urut 3) berlangsung seru. Saling lempar pertanyaan satu dengan lainnya, antara lain menyoal penyelesaian konflik dan kondisi Papua. Jawaban yang diberikan setiap kandidat itu disorot kalangan masyarakat sipil.
Direktur Eksekutif Imparsial, Gufron Mabruri, mengatakan secara umum tak ada gagasan baru atau terobosan yang ditawarkan para kandidat terhadap penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan konflik di Papua. Dialog sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan di Papua sebagaimana disebut capres Anies dan Ganjar bukan hal baru.
Gufron menegaskan usulan tersebut sudah disuarakan kalangan organisasi masyarakat sipil sejak tahun 2000-an. Tapi usulan yang disampaikan kedua capres itu sudah tepat. Menurutnya, dari ketiga capres yang mendiskusikan pelanggaran HAM di Papua, capres nomor urut 1 dan 3 menawarkan jalan dialog cenderung tepat.
“Ini jauh lebih progresif ketimbang capres nomor urut 2,” katanya dikonfirmasi, Jumat (15/12/2023).
Baca juga:
- Ganjar Pranowo: Prabowo Punya Ketegasan, Tapi 2 Pertanyaan Saya Tidak Dijawab
- Janji 3 Capres Tegakkan HAM di Papua
- Ditanya Ganjar Soal IKN, Anies Kritik Pembentukan UU IKN
Gufron mencatat pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam menangani Papua di era orde baru cenderung menggunakan keekerasan dan militer. Akibatnya, muncul beragam bentuk pelanggaran HAM. Pemerintahan yang bergulir sejak reformasi mulai menggunakan pendekatan non koersif seperti membentuk Otonomi Khusus dan pembangunan.
Tapi secara de facto pendekatan keamanan secara militeristik sampai hari ini masih digunakan pemerintah. Hal itu terlihat dari pengiriman pasukan keamanan non organik dari luar Papua yang melakukan operasi militer di Papua. Tercatat sampai hari ini pemerintah belum pernah melakukan pendekatan dialog untuk menuntaskan persoalan di Papua.
Menurut Gufron pemerintah perlu melakukan pendekatan politik melalui dialog sebagai jalan untuk menyelesaikan secara tuntas masalah Papua. Dialog untuk menuntaskan konflik pernah dilakukan pemerintah dalam menangani konflik dengan GAM di Aceh. “Bicara soal dialog, bicara tentang jalan non kekerasan. Dengan dialog itu mereduksi pendekatan-pendekatan militeristik,” ujarnya.