Di hadapan ratusan santri dan santriwati Pondok Pesantren Walisongo, Desa Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah, Sumatera Selatan, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan keinginannya akan kemajuan pendidikan pondok pesantren merata di seluruh Indonesia. Soalnya, kemajuan pendidikan pesantren masih terfokus di Pulau Jawa. Sehingga pesantren yang ada di sana cepat berkembang baik santri, sarana dan prasarana, maupun ilmunya.
Untuk itulah, Zul begitu ia disapa, berharap agar pemerintah berpihak kepada pondok pesantren yang ada di luar Jawa. "Kita ingin ada pembangunan yang setara di pesantren di Jawa dan luar Jawa, baik pembangunan fasilitas pendidikan maupun pengembangan pendidiknya," ujarnya, Selasa (23/10).
Menurutnya, agar pemerintah fokus pada pembangunan pesantren di luar Jawa. Sebab perkembangan pesantren dan santri di luar Jawa juga sangat pesat. Untuk mendukung percepatan pembangunan pesantren khususnya di luar Jawa, sebagai wakil rakyat, Zulkifli Hasan bersama yang lain mendorong tuntasnya undang-undang madrasah dan pesantren. Dari undang-undang inilah kelak masalah tadi bisa ditangani.
Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan mengucapkan Hari Santri yang jatuh pada 22 Oktober 2018. Dikatakan Zul, santri maupun pesantren mempunyai andil yang besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. "Tak mungkin Indonesia merdeka dan mempertahankan kemerdekaan tanpa peran santri dan pesantren," katanya.
Menurutnya, KH Hasyim Ashary mengeluarkan Resolusi Jihad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari upaya penjajahan kembali bangsa asing. "Resolusi Jihad untuk membela agama dan negara", tegasnya.
Sebagai santri yang berada di Lampung Tengah, Zulkifli Hasan berharap agar mereka tak minder. Sebab Walisongo merupakan pesantren terbaik di Lampung. Dia berharap santri mesti bangga. Sebab selain ilmu agama yang diraih, ilmu umum juga didapat. Sebagai santri, menurutnya mempunyai kesempatan yang sama dengan sekolah umum. "Kalian bisa jadi apa saja. Saya yang pernah di madrasah saja bisa jadi Ketua MPR," ujarnya.
Dalam acara Sosialisasi Empat Pilar itu, mantan Menteri Kehutanan ini menyampaikan pesan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Dalam sistem ini rakyat yang berdaulat. Dengan kata lain, rakyat yang menentukan masa depan bangsa. Setiap lima tahun, Indonesia menggelar Pemilu. Pemilu disebut cara untuk memilih pemimpin terbaik. "Karena dilaksanakan secara rutin maka Pemilu sebagai hal yang biasa," katanya.