Masa pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) sudah dimulai sejak awal Maret dan berakhir hingga akhir Maret. Seluruh Wajib Pajak (WP), baik perorangan maupun badan usaha wajib melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 tiap tahun.
Meskipun pemerintah memberikan beragam insentif pajak selama masa pandemi, WP tetap harus melaporkan SPT PPh Pasal 21. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Neilmaldrin Noor kepada Hukumonline beberapa saat lalu.
“Apabila WP memanfaatkan insentif pajak, mereka tetap lapor SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh seorang wajib pajak UMKM selama tahun 2020 memanfaatkan insentif pajak ditanggung pemerintah, dengan kata lain mereka tidak membayar pajak penghasilan selama tahun 2020. Namun, mereka tetap harus melaporkan SPT Tahunan mereka. Demikian,” tegasnya.
Berdasarkan data terupdate per 16 Maret 2021, laporan SPT yang masuk ke DJP mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun lalu. Bentuk laporan SPT dilakukan dengan dua cara, yakni secara online melalui e-filling dan manual. (Baca: Yuk, Pahami Cara Hitung dan Prosedur Pajak bagi Advokat)
Dari jenis SPT WP Orang Pribadi (OP) dan WP Badan yang melaporkan SPT lewat e-filling per 16 Maret 2020 tercatat sebanyak 7.326.814 laporan. Dengan rincian WP OP sebesar 7.145.303 dan WP Badan sebesar 181.511.
Sedangkan untuk laporan SPT WP OP dan WP Badan tahun ini dengan periode yang sama, sebanyak 6.550.786 laporan sudah masuk lewat e-filling, di mana WP OP yang melaporkan SPT sebesar 6.361.747 dan WP Badang sebanyak 189.039.
Untuk total laporan SPT yang dilakukan secara manual, baik WP OP maupun WP Badan di tahun 2020 berjumlah 308.975 dengan rincian 268.283 untuk WP OP dan 40.692 untuk WP Badan. Dan laporan sementara di periode yang sama pada tahun 2021, total SPT yang dilaporkan seecara manual sudah masuk sebanyak 244.976, dimana WP OP sebanyak 210.912 dan WP Badan sebanyak 34.064.